Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik keras terkait kebocoran anggaran dan pelarian kekayaan negara ke luar negeri saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). 

Dalam pidatonya, Kepala Negara menegaskan bahwa kekhawatiran yang ia suarakan sejak belasan tahun lalu kini terbukti akurat oleh data resmi dunia.

Presiden mengungkapkan bahwa fenomena mengalirnya kekayaan nasional ke luar wilayah pabean Indonesia terus terjadi dalam skala yang masif.

"Apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia keluar negeri. Dalam bahasa yang keren, bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth," ujar Presiden Prabowo di Bangkalan, Selasa (23/6).

Kepala Negara menegaskan bahwa argumen mengenai pelarian kekayaan tersebut bukan sekadar asumsi politik belaka. 

Menurutnya, basis data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Comtrade yang telah dianalisis oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendukung premis yang pernah ia sampaikan dahulu.

"Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. Dari United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita," kata Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa salah satu modus utama yang digunakan dalam praktik lancung ini adalah manipulasi dokumen ekspor atau komoditas, di mana volume barang yang dilaporkan ke otoritas perpajakan dan kepabeanan jauh lebih rendah daripada jumlah riil yang dikirimkan.

"Yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu," tutur mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo secara blak-blakan menyemprot perilaku sebagian pelaku usaha yang tidak jujur dalam melaporkan aktivitas perdagangannya.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," tegas Prabowo secara retoris di hadapan para ulama dan warga Nahdliyin.

Dampak akumulatif dari praktik hilangnya kekayaan negara ini diakui berada pada angka yang sangat fantastis.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi (bersumber) dari PBB. Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun (rupiah)," pungkas Prabowo.