Guru Besar Unair Soroti Gaya Komunikasi Prabowo, Minta Fokus pada Efisiensi APBN

Periskop.id - Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menilai komunikasi Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal kerap memunculkan catatan kritis, terutama ketika prioritas anggaran dan narasi yang disampaikan kepada publik dinilai belum sepenuhnya selaras.

Menurut Rahma, tantangan utama pemerintah saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

"Dorongan untuk merasionalkan belanja demi menekan defisit merupakan kunci utama di tengah tekanan ruang fiskal yang semakin sempit, terutama untuk menjaga keseimbangan primer dan rasio utang terhadap PDB agar tetap kredibel di mata pasar keuangan global," ujar Rahma dalam keterangan yang diterima, Jumat (14/8).

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja negara atau spending better. Menurutnya, alokasi anggaran harus lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja formal melalui investasi berkualitas serta memperbaiki tata kelola program jaminan kesehatan nasional.

Rahma juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka PDB tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan indikator lain seperti daya beli masyarakat (purchasing power parity), kualitas kesehatan dan pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga tingkat ketimpangan yang tercermin dalam rasio Gini.

Di sisi lain, ia menilai isu dana transfer ke daerah (TKD) dan kapasitas fiskal pemerintah daerah juga perlu mendapat perhatian lebih besar. Hal ini penting untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

"Ketika penyampaian kepada publik justru dominan dalam menyoroti program-program tematik tertentu secara berulang, perdebatan sering kali bergeser dari esensi efisiensi fiskal yang teknis ke ranah efektivitas komunikasi politik," tegasnya.

Ia menyoroti efektivitas komunikasi anggaran pemerintah dalam meyakinkan pelaku pasar dan publik sangat bergantung pada konsistensi antara narasi prioritas fiskal dan realisasi belanja di lapangan.

Bagi pelaku pasar, kredibilitas kebijakan fiskal biasanya diukur dari komitmen terhadap disiplin anggaran, seperti kepatuhan menjaga defisit di bawah batas aman dan transparansi pembiayaan utang.

"Ketika arah kebijakan dinilai sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent fiscal policy), kepercayaan terhadap stabilitas makroekonomi dan nilai tukar cenderung lebih terjaga," tambahnya.

Sementara itu, di tingkat publik secara luas, efektivitas komunikasi sering kali diuji oleh seberapa dirasakannya manfaat program prioritas terhadap daya beli dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.

"Sinkronisasi antara pesan utama pemerintah dan implementasi program menjadi kunci agar substansi kebijakan dapat diterima dengan jelas tanpa menimbulkan kebingungan interpretasi," tutup Rahma.