JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, seharusnya pihaknya dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis). Jadi bukan hanya saat mitigasi kejadian luar biasa seperti peristiwa keracunan saja.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5), seharusnya ada 13 item kerja dalam persetujuan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan BPOM. Namun, pada kenyataannya tidak semua dari 13 itu melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna.

Selain itu, lanjut dia, BPOM memiliki pengalaman dan kompetensi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program itu. Namun, kata dia, dalam aspek itu pihaknya juga tidak dilibatkan.

Pihaknya pun mengkomunikasikan pada BGN tentang kewenangan BPOM dalam memastikan keamanan pangan, karena ingin melindungi anak-anak Indonesia yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Meski begitu, kata Taruna, dia menyadari, otoritas dalam menjalankan MBG ada pada BGN dan pihaknya menghormati hal itu. "Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," imbuhnya.

BPOM sendiri mencatat, sudah ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam Program MBG. Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN guna sinkronisasi kerja sama antara keduanya.

Sebelumnya, BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa. Taruna mengatakan, menurut data pihaknya, terdapat risiko kejadian luar biasa sebesar 76% dalam program tersebut, namun dengan sistem mitigasi yang baik, hal tersebut dapat dicegah.

Pihaknya akan terlibat dalam sejumlah hal, mulai dari pengawasan saat proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga mitigasi kejadian. "Jadi, kita punya pengalaman untuk melakukan, termasuk bagaimana memonitoring serta mencari dari mana asal-muasal kejadian itu, jenis kumannya, dan seterusnya," kata Taruna usai penandatanganan MoU.

Pengalaman lain yang dimiliki oleh BPOM adalah menangani anak-anak yang keracunan, misalnya untuk proses detoksifikasi, penanganan saat dehidrasi, dan sebagainya.

Selain itu, pihaknya memiliki balai dan loka di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan ribuan pegawai sebagai tenaga inti untuk pengawasan. Tak hanya itu, katanya, terdapat sekitar 185 kampus yang bekerja sama dengan pihaknya, sehingga pemantauan program dapat dikuatkan dengan bantuan mahasiswa.

Melalui pelatihan bagi calon pelatih (Training of Trainers/TOT), pihaknya juga dapat semakin mengembangkan pengawasan. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, pihaknya menempatkan standar tinggi pada mutu kebersihan dan keamanan pangan agar makanan yang dikonsumsi dalam program itu dapat memberikan manfaat secara utuh.

Dadan menyebutkan, ada empat aspek yang diutamakan dalam program ini, yang pertama pemenuhan kebutuhan kalori untuk setiap tahap kehidupan, dan yang kedua adalah pemenuhan komposisi gizi.

"Harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada serat, dan harus ada mineral serta susu. Kemudian, yang ketiga aspek higienis dan yang keempat aspek keamanan pangan. Dua yang terakhir ini adalah wilayah kompetensinya Badan POM," katanya.