Periskop.id - Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak subsidi dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun. Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus menekan angka backlog perumahan nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerangkan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Suku bunga pun dijaga stabil, yakni 5% untuk rumah tapak subsidi dan 6% untuk rusun subsidi.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/6).

Lewat kombinasi tenor panjang dan bunga stabil itu, pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun ini. Realisasi target tersebut diharapkan turut mempercepat Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Selama ini, cicilan bulanan rata-rata rumah subsidi FLPP seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun masih berkisar Rp1,05 juta. Angka itu dinilai masih terlampau berat bagi kelompok buruh, petani, dan pekerja sektor informal yang terbentur keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Cicilan sebesar itu disebut menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli MBR. Akibatnya, banyak kelompok rentan tersebut belum mampu memanfaatkan skema subsidi yang tersedia.

Melalui perpanjangan tenor menjadi 40 tahun, kewajiban setor bulanan debitur MBR diproyeksikan menyusut signifikan. Cicilan diperkirakan bisa turun hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

Implementasi penyaluran FLPP sendiri dijalankan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang berada di bawah pengawasan langsung Komite Tapera dengan Maruarar sebagai ketua.

Komite tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, serta Eko Djoeli Heripoerwanto dari unsur profesional.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar," pungkas Maruarar.