21 Tahun Damai Aceh; Wagub dan Tokoh Helsinki Ingatkan Warga Untuk Tak Kembali Berkonflik

Periskop.id - Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada Sabtu (15/8) diwarnai seruan agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam konflik dan ketegangan masa lalu. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah hingga tokoh perdamaian Juha Christensen dan Jusuf Kalla sama-sama, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus mengalihkan energi Aceh untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Seruan tersebut mengemuka setelah pengibaran bendera Bulan Bintang yang disebut sebagai bendera GAM di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8) menimbulkan kericuhan. Fadhlullah, yang juga merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengingatkan pengalaman konflik seharusnya menjadi pelajaran agar situasi serupa tidak kembali terjadi.

"Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian, perdamaian berkelanjutan, tidak ada keuntungan dalam keributan," kata Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikannya seusai mengikuti peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Balai Meuseuraya Aceh.

Fadhlullah menilai masyarakat Aceh telah mengetahui langsung besarnya dampak konflik berkepanjangan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Karena itu, ia menegaskan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dengan kembali mempertentangkan kelompok-kelompok yang pernah berkonflik.

"Kami ini pelaku sejarah, saya juga mantan kombatan GAM, jadi pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita," ujarnya.

"Kita sudah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat, saat provinsi lain sudah bisa lari, kita masih lahir untuk menata diri," ujarnya.

Bendera GAM Diminta Ditempatkan sebagai Bagian Sejarah

Pesan serupa disampaikan Juha Christensen, negosiator asal Finlandia yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh. Ia meminta penggunaan simbol GAM tidak dilakukan untuk kepentingan yang berpotensi menimbulkan ketegangan baru.

"Pendapat kita dan diskusi di perundingan Helsinki tahun 2005. Kita harus hormati bendera GAM sebagai sejarah, itu paling penting. Menggunakan bendera GAM untuk kepentingan lain menurut saya tidak bagus," kata Juha Christensen di Banda Aceh, Sabtu.

Menurut Juha, perdamaian Aceh dibangun dengan semangat bermartabat bagi semua pihak. Karena itu, pemerintah pusat, mantan anggota GAM maupun unsur masyarakat perlu menghindari tindakan sensitif yang bisa mengganggu kepercayaan yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.

"Itu tidak bagus untuk suasana (kibarkan bendera GAM). Kita harus juga ingat itu di butir MoU adalah dignity for all (bermartabat untuk semua)," ujarnya.

"Artinya kita ada pihak pemerintah pusat, kita ada mantan GAM. Kita harus jaga supaya jangan ada hal-hal kita naikkan yang sensitif," tegasnya.

MoU Helsinki sendiri ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan dan mengatur sejumlah aspek mulai dari penyelenggaraan pemerintahan Aceh, partisipasi politik, ekonomi, hak asasi manusia hingga pengaturan keamanan.

Dalam peringatan tahun ini, Fadhlullah juga menegaskan keadilan harus menjadi fondasi agar perdamaian bertahan. Persoalan yang belum terselesaikan, menurut dia, sebaiknya ditempuh melalui dialog.

"Kita meyakini keadilan adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Berbagai persoalan yang masih tersisa perlu diselesaikan melalui dialog, musyawarah dan saling percaya," kata Fadhlullah.

Damai Harus Berujung pada Kesejahteraan

Setelah 21 tahun tanpa konflik bersenjata, tantangan berikutnya bagi Aceh adalah memastikan perdamaian menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Fadhlullah meminta masyarakat menggunakan stabilitas yang telah tercipta sebagai modal mengejar pembangunan.

"Ini lah kesempatan bagi kita, dengan jalannya damai, mari kita bangkit dengan ekonomi, masyarakat kita bisa tumbuh, dan Aceh tumbuh menjadi negeri baldatun toyyibatun warrobun ghofur," ujar Fadhlullah.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menunjukkan perekonomian Aceh tumbuh 4,86% secara tahunan pada triwulan II 2026. PDRB atas dasar harga berlaku tercatat Rp69,69 triliun. Pertumbuhan ditopang antara lain oleh konstruksi, produksi batu bara, industri pengilangan migas, perdagangan, transportasi dan akomodasi.

Namun, tantangan kesejahteraan masih besar. BPS mencatat persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2026 sebesar 12,34% atau sekitar 713.780 orang, meningkat dari 12,22% pada September 2025. Di perdesaan, persentase penduduk miskin mencapai 14,66%, sedangkan di perkotaan 8,27%.

Angka tersebut memperkuat pesan bahwa keberhasilan menjaga perdamaian perlu diikuti pembangunan ekonomi yang lebih merata. Juha juga menilai kepercayaan antara pemerintah pusat dan Aceh serta stabilitas politik menjadi faktor penting untuk menciptakan kepastian bagi investasi.

"Itu Aceh tertinggal sedikit kalau kita bandingkan dengan provinsi lain. Di mana-mana pernah ada konflik. Selalu untuk dapat ekonomi kembali normal memakan waktu," ujarnya.

Juha juga menilai masih terdapat sejumlah bagian dari kesepakatan Helsinki yang perlu dituntaskan.

"Menurut saya tidak ada banyak (yang belum terealisasi). Mungkin ada 1, 2, 3 tetapi tentu bukan semua butir-butir 100 persen. Itu harus dicapai dan jaga sama-sama supaya kita bisa mencapai 100 persen," tutur Juha Christensen.

JK: Sekarang Zamannya Pembangunan Aceh

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh, turut mengingatkan bahwa fase konflik telah berakhir dan agenda utama sekarang adalah pembangunan.

"Hari ini tanggal 15 bertepatan dengan ulang tahun ke-21 perdamaian Aceh. Aceh yang dulu 21 tahun lalu merupakan tempat konflik yang sangat lama dan besar. Alhamdulillah kita bisa selesaikan," kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

"Sekarang ini zaman pembangunan Aceh, zaman bagaimana masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

JK menilai pengalaman konflik Aceh juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya keadilan dalam pembangunan. Menurutnya, ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat ikut menjadi bagian dari persoalan Aceh pada masa lalu.

"Semua konflik yang besar itu berasal daripada pikiran masyarakat, anggapan masyarakat ataupun perilaku kita yang tidak adil melihat Aceh yang kaya dengan sumber daya alam, tapi pembangunannya tidak seimbang dengan kekayaan Aceh," jelasnya.

"Karena itu adalah pelajaran bagaimana pemerintah kita semua untuk menciptakan keadilan kepada daerah dan masyarakat," ujarnya.

Peringatan 21 tahun MoU Helsinki akhirnya tidak hanya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik, tetapi juga pengingat bahwa perdamaian perlu terus dipelihara melalui dialog, keadilan dan kesejahteraan. Di tengah munculnya kembali ketegangan terkait simbol masa konflik, para tokoh perdamaian meminta masyarakat Aceh menjaga capaian dua dekade terakhir dan mengarahkan perhatian pada pembangunan.