HUT RI ke-81, Upacara Digelar Serentak di 15 PLBN dari Natuna hingga Papua Selatan

Periskop.id - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dipusatkan di Jakarta. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar upacara pengibaran Merah Putih secara serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Senin, 17 Agustus 2026, mulai dari Natuna, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua Selatan.

Pelaksanaan upacara di beranda terdepan Indonesia itu melibatkan BNPP bersama kementerian dan lembaga mitra. Selain upacara bendera, sejumlah PLBN juga menyiapkan pertunjukan budaya, perlombaan tradisional hingga bazar UMKM lokal yang melibatkan masyarakat di kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan di wilayah perbatasan memiliki makna lebih luas daripada sekadar seremoni tahunan. Kehadiran negara di titik-titik tersebut sekaligus menjadi penegasan kedaulatan dan penguatan rasa kebangsaan masyarakat yang tinggal berdekatan langsung dengan negara tetangga.

"Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di 15 PLBN merupakan wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan. Selain memperingati kemerdekaan, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan bersama masyarakat di perbatasan," ujar Makhruzi.

Dari Serasan hingga Yetetkun

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Nomor 35.04-692 Tahun 2026, inspektur upacara di 15 PLBN berasal dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, BNPP serta kementerian dan lembaga mitra.

PLBN Serasan di Kabupaten Natuna akan dipimpin Makhruzi Rahman. Di Kalimantan Barat, upacara digelar di PLBN Jagoi Babang, Aruk, Entikong dan Badau, dengan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dijadwalkan menjadi inspektur upacara di Entikong. Sementara tiga PLBN di Kalimantan Utara, yakni Sebatik, Labang dan Long Nawang, dipimpin pejabat BNPP serta Kemenko Polkam.

Empat lokasi berada di Nusa Tenggara Timur, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Motamasin di Malaka, serta Wini dan Napan di Timor Tengah Utara. Adapun kawasan timur Indonesia mencakup PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Merauke, serta PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.

Secara fungsi, PLBN bukan hanya gerbang fisik batas negara. BNPP menjelaskan fasilitas ini melayani urusan keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan hingga administrasi pengelolaan lintas batas. Pemerintah juga mendorong kawasan PLBN berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan.

3.000 Merah Putih Berkibar di Perbatasan Malaysia

Semarak kemerdekaan bahkan telah berlangsung sebelum 17 Agustus. Di Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat, sebanyak 3.000 bendera Merah Putih dipasang sepanjang sekitar 12 kilometer dari kawasan PLBN Jagoi Babang hingga Simpang Empat Takek. Wilayah tersebut berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Selain pemasangan ribuan bendera, masyarakat setempat menyiapkan kirab Merah Putih berukuran 17 x 8 meter dari kawasan PLBN menuju Kantor Desa Jagoi. Upacara 17 Agustus menjadi puncak rangkaian peringatan kemerdekaan di kawasan tersebut.

Camat Jagoi Babang Saidin menilai keterlibatan masyarakat dan berbagai instansi menunjukkan bahwa menjaga wilayah perbatasan tidak semata menjadi tugas aparat.

"Kehadiran seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga perbatasan, hingga masyarakat menunjukkan bahwa menjaga perbatasan bukan hanya tugas aparat," ujarnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema resmi "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Pemerintah menetapkan tema tersebut bersamaan dengan identitas visual HUT ke-81 RI yang diluncurkan pada 29 Juni 2026. Pemerintah juga mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemerdekaan di ruang publik.

Pemerintah Alokasikan Rp11,3 Triliun untuk Kawasan Perbatasan

Upacara di PLBN berlangsung ketika pemerintah juga meningkatkan perhatian terhadap pembangunan wilayah perbatasan. BNPP mencatat pada 2026 terdapat 552 program dan kegiatan dari 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp11,3 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 77,46% dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Porsi terbesar antara lain berasal dari Kementerian Sosial senilai Rp4,29 triliun untuk perlindungan sosial, Kementerian PU Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis, dan Kementerian Pertanian Rp949,29 miliar untuk sektor pertanian serta ketahanan pangan.

Di sisi lain, pembangunan kawasan perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan konektivitas, transportasi, telekomunikasi dan layanan dasar. Pemerintah juga masih menangani sejumlah segmen batas dengan Malaysia dan Timor Leste serta pengawasan jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan lintas negara.

“Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja,” kata Makhruzi dalam forum koordinasi pengelolaan perbatasan pada akhir Juli 2026.

Karena itu, peringatan Kemerdekaan di 15 PLBN tidak hanya diarahkan sebagai simbol pengibaran Merah Putih di garis terluar Indonesia. Rangkaian kegiatan bersama masyarakat sekaligus menjadi momentum menegaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan bagian strategis pembangunan nasional, baik dari sisi kedaulatan, pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi.