periskop.id - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 bukan hal mustahil, namun masih membutuhkan prasyarat kebijakan yang kuat dan konsisten.
Secara realistis, dunia usaha memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,0-5,4%, sejalan dengan asumsi makro dalam RAPBN 2026 yang disepakati pemerintah dan DPR RI.
Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menargetkan pertumbuhan 6% melalui percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Upaya tersebut dinilai positif, terutama jika diiringi kemudahan regulasi yang mendukung iklim usaha dan investasi.
Namun demikian, Ajib menekankan pencapaian pertumbuhan tinggi harus dibarengi kehati-hatian. Menurutnya, agar pertumbuhan ekonomi 2026 bergerak inklusif, produktif, dan berdaya saing, setidaknya terdapat enam prasyarat strategis yang perlu menjadi prioritas utama pemerintah.
"Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif, dan berdaya saing, paling tidak ada 6 (enam) prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi," kata Ajib dalam keterangan tertulisnya yang diterima Periskop, Jumat (2/1).
Pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong investasi padat karya formal serta membatasi pola investasi turnkey melalui penerapan rasio tenaga kerja lokal. Kedua, penguatan bauran kebijakan fiskal dan moneter di tengah ruang fiskal yang terbatas, shortfall penerimaan pajak, serta tantangan efisiensi BUMN.
"Gaya kebijakan fiskal ini sangat cocok dengan target Presiden Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.
Namun, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, serta inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgetary yang sehat.
"Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5% plus minus 1%," tambahnya.
Ketiga, efisiensi biaya usaha secara menyeluruh melalui pemangkasan biaya kepatuhan, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja.
"Prioritasnya mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja," terang Ajib.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM melalui reformasi vokasi, reskilling-upskilling, serta penguatan literasi digital.
Ia menilai tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Pasalnya, persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur.
"Tetapi persaingan global adalah tentang Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-China, dan negara-negara lain yang terus meningkatkan produktivitasnya," tuturnya.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Kemitraan terstruktur dan mutualistik antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke global value chain.
Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha. Diperlukan mekanisme kolaboratif yang responsif dengan policy feedback loop.
Menurutnya, dunia usaha selalu membuka ruang dialog agar kebijakan berbasis realitas usaha. Semangat ini sejalan dengan visi yang diusung oleh Ketua Umum Apindo, Indonesia Incorporated.
"Keenam prasyarat ini merupakan fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026. Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6% adalah possible, tetapi pertumbuhan ekonomi 5,0%–5,4% lebih achievable," tutup Ajib.
 (1)-6891d064ce13b.jpg)
Tinggalkan Komentar
Komentar