Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah telah menutup lebih dari 200 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari total lebih 1.000 perusahaan yang ada sebelumnya. Langkah ini disampaikan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).

Prabowo menjelaskan, rasionalisasi BUMN dilakukan karena banyak perusahaan pelat merah yang selama ini tidak menghasilkan laba, namun tetap membebani anggaran melalui biaya operasional dan gaji jajaran direksi serta komisaris.

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).

Ia menyebutkan, target akhir jumlah BUMN yang akan dipertahankan kemungkinan lebih sedikit dari perkiraan awal, yaitu sekitar 250 perusahaan. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup secara keseluruhan dari proses rasionalisasi ini.

"Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut. 750 direksi. Kali 4 atau kali 5. 750 komisaris. Kali 10," paparnya.

Prabowo menegaskan, beban biaya dari struktur jajaran direksi dan komisaris yang besar tersebut berasal dari uang rakyat, sementara banyak perusahaan yang bersangkutan tidak menghasilkan keuntungan.

"Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses rasionalisasi BUMN ini dapat dirampungkan dalam kurun waktu dua tahun. Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan negara ke depan.

"Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan. Dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," tutup Prabowo.