Periskop.id - Pemerintah dinilai memiliki ruang untuk menyesuaikan harga Pertamax setelah harga minyak dunia mulai melandai. Namun, penyesuaian itu perlu dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu pengendalian subsidi BBM, terutama Pertalite yang saat ini masih dijaga di harga Rp10.000 per liter.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah mengatakan, pelandaian harga minyak dunia dapat menjadi momentum untuk meninjau ulang harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax. Menurut dia, harga Pertamax sebaiknya tetap mengikuti perkembangan pasar, tetapi penurunannya tidak harus kembali ke harga lama sebelum kenaikan.

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter, di Jakarta, Selasa (23/6). 

Pernyataan itu muncul setelah harga minyak mentah dunia mereda dari tekanan geopolitik. Pada perdagangan 22 Juni 2026, harga minyak Brent berada di kisaran US$80 per barel. Pelandaian ini terjadi setelah ada kesepakatan damai sementara, meski pasar minyak global masih dibayangi risiko baru dari kawasan Timur Tengah.

Harga Pertamax Naik Tajam, Konsumen Mulai Beralih

Harga Pertamax sempat naik signifikan mulai 10 Juni 2026. Di wilayah Jabodetabek, Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara itu, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Selisih harga yang makin lebar antara Pertamax dan Pertalite membuat sebagian konsumen mulai mempertimbangkan pindah ke BBM subsidi.

Kondisi tersebut terlihat di sejumlah SPBU. Antrean Pertalite tampak lebih panjang dibandingkan antrean Pertamax setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Sejumlah pengendara juga mulai khawatir jika perpindahan konsumsi ke Pertalite membuat pasokan BBM subsidi makin tertekan.

Salah seorang pengemudi ojek online, Syarif, mengaku khawatir jika makin banyak konsumen Pertamax beralih ke Pertalite. "Kalau saya, memang dari awal pakai Pertalite, tapi takutnya nanti malah langka karena semua orang pindah ke subsidi. Kondisi ekonomi sekarang makin berat, belanja dapur mahal, makan di warteg naik, ditambah beban bensin ini," ungkap Syarif.

Ia juga menyebut, kenaikan biaya hidup membuat dirinya harus menyesuaikan pengeluaran harian. "Biaya servis dan oli impor juga ikut naik. Paling diakali dengan memundurkan jadwal servis, yang biasanya sebulan sekali, jadi dua bulan sekali," ucap Syarif.

Fenomena ini menjadi alasan mengapa penyesuaian harga Pertamax dinilai penting. Jika selisih harga Pertamax dan Pertalite terlalu jauh, konsumen yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi bisa terdorong pindah ke Pertalite. Akibatnya, beban BBM subsidi bisa membesar.

Piter: Jangan Sampai Kuota Pertalite Tertekan

Piter menilai, pemerintah perlu mencermati pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Menurut dia, antrean Pertalite yang memanjang menjadi sinyal bahwa sebagian konsumen sudah mulai beralih ke BBM subsidi.

"Antrean pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.

Ia menilai penyesuaian harga Pertamax dapat menjadi salah satu cara untuk menahan laju perpindahan tersebut. Namun, kebijakan harga saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran.

"Pemerintah perlu memastikan distribusi pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.

Pertalite selama ini menjadi BBM yang sensitif secara sosial. Harganya dijaga pemerintah karena banyak digunakan masyarakat. Namun, ketika perbedaan harga dengan BBM nonsubsidi terlalu besar, risiko kebocoran subsidi ikut meningkat.

BBM Subsidi dan Nonsubsidi Harus Dipisahkan Jelas

Menurut Piter, pemerintah perlu memisahkan dengan tegas antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. BBM subsidi wajib dijaga pemerintah karena menyangkut daya beli masyarakat. Namun, BBM nonsubsidi sebaiknya mengikuti harga pasar agar tidak menciptakan distorsi.

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.

Pandangan serupa pernah disampaikan pakar hukum pertambangan dan energi Universitas Tarumanegara Ahmad Redi. Ia menilai harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax semestinya mengikuti mekanisme pasar agar subsidi tetap tepat sasaran.

"Bahwa terkait harga BBM bersubsidi lah yang harganya diatur pemerintah, sedangkan BBM nonsubsidi dapat diserahkan ke mekanisme pasar," tuturnya. 

Redi juga menilai, harga Pertamax perlu disesuaikan dengan mekanisme pasar agar tetap kompetitif bagi Pertamina. "Jadi, untuk Pertamax pun sebaiknya disesuaikan dengan mekanisme pasar agar kompetitif dan protifitble bagi Pertamina," imbuhnya. 

Dengan kata lain, harga Pertamax memang bisa naik atau turun mengikuti harga minyak, nilai tukar, dan biaya distribusi. Namun, untuk BBM subsidi, pemerintah tetap memiliki kepentingan menjaga harga agar tidak memukul masyarakat bawah.

Minyak Dunia Melandai, tapi Belum Aman

Pelandaian harga minyak dunia memberi ruang bagi pemerintah untuk menghitung ulang harga BBM nonsubsidi. Meski begitu, Piter mengingatkan pasar minyak masih rentan. Salah satu sumber risikonya adalah situasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis pengangkutan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini bisa langsung memengaruhi harga minyak karena menyangkut kelancaran pasokan global. Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan di kawasan tersebut membuat harga minyak bergerak sangat sensitif terhadap kabar politik dan keamanan.

Piter menjelaskan gejolak harga minyak dunia ikut memengaruhi harga energi domestik. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa asumsi makro APBN, terutama harga minyak mentah Indonesia atau ICP dan nilai tukar rupiah, sangat terpapar risiko global.

Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya melihat harga minyak pada satu hari perdagangan. Keputusan harga BBM perlu mempertimbangkan tren, risiko geopolitik, kurs rupiah, biaya distribusi, serta dampaknya terhadap inflasi dan APBN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menyinggung perkembangan ICP. Ia menyatakan harga BBM subsidi masih aman karena rata-rata ICP belum menembus batas tertentu.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar US$80–81 dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai US$100,” kata Bahlil.

Bahlil juga menegaskan harga BBM bersubsidi masih aman hingga akhir tahun. “Insya-Allah sampai akhir tahun,” ujar dia.

Dampak ke APBN dan Subsidi

Seperti diketahui, kebijakan harga BBM selalu punya efek ke APBN. Jika harga minyak dunia naik dan pemerintah menahan harga BBM subsidi, beban subsidi atau kompensasi energi bisa meningkat. Sebaliknya, jika harga minyak melandai, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menata ulang kebijakan energi.

Namun, Piter menilai ruang fiskal pemerintah lebih banyak berada pada sisi belanja daripada penerimaan. Menurut dia, menekan penerimaan negara bukan pilihan ideal karena basis penerimaan masih sangat bergantung pada pajak.

"Penerimaan negara bertumpu pada pajak, sehingga menekannya bisa berdampak negatif. Yang paling tepat adalah efisiensi belanja dan penyusunan ulang prioritas program," katanya lagi.

Artinya, pemerintah perlu lebih selektif dalam mengelola belanja. Di tengah ketidakpastian global, belanja negara harus diarahkan pada program yang paling berdampak dan mampu menjaga daya tahan ekonomi.

"Di tengah gejolak ini, keberanian untuk efisiensi dan penyusunan kembali program prioritas justru menjadi modal agar APBN kita lebih kebal terhadap guncangan," kata Piter pula.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu harga Pertamax tidak berdiri sendiri. Ia terkait dengan subsidi energi, inflasi, APBN, daya beli, dan kemampuan pemerintah menjaga kestabilan ekonomi.

Subsidi Tepat Sasaran Jadi Kunci

Pemerintah selama ini juga terus membahas formulasi subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menekankan pentingnya data yang akurat agar subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," ucapnya. 

Pernyataan itu relevan dengan risiko perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite. Jika mekanisme pembatasan tidak kuat, subsidi berpotensi dinikmati oleh konsumen yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

Karena itu, perbaikan distribusi Pertalite menjadi penting. Pemerintah dapat memperkuat pendataan kendaraan, pengawasan pembelian di SPBU, pembatasan volume untuk kelompok tertentu, dan integrasi data penerima subsidi.

Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan hati-hati agar tidak menyulitkan masyarakat yang benar-benar berhak, seperti pekerja informal, pelaku usaha kecil, dan warga dengan mobilitas harian tinggi.

Bauran Energi Harus Dipercepat

Dalam jangka menengah, Piter menilai Indonesia tidak bisa terus bergantung pada BBM. Pemerintah perlu mempercepat perbaikan bauran energi agar konsumsi BBM dan beban subsidi dapat ditekan.

"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," ujar Piter.

Pernyataan ini menjadi penting karena masalah BBM di Indonesia tidak hanya soal harga harian. Selama konsumsi BBM masih tinggi dan impor energi masih besar, APBN tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.

Energi baru terbarukan, biomassa, biofuel, elektrifikasi transportasi, dan efisiensi energi dapat menjadi jalan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Namun, transisi energi membutuhkan waktu, investasi, infrastruktur, serta kebijakan yang konsisten.

Dalam jangka pendek, pemerintah tetap harus mengelola harga BBM dan subsidi. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap BBM perlu dikurangi agar setiap gejolak global tidak langsung mengguncang ekonomi domestik.

Momentum Menata Ulang Kebijakan Energi

Pelandaian harga minyak dunia bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang kebijakan energi. Jika harga Pertamax disesuaikan turun secara wajar, pemerintah dapat meredam perpindahan konsumen ke Pertalite. Namun, jika penurunan dilakukan terlalu dalam tanpa perhitungan, kebijakan itu bisa mengganggu logika harga pasar BBM nonsubsidi.

Sebaliknya, jika harga Pertamax tetap terlalu tinggi saat minyak dunia melandai, konsumen bisa merasa harga tidak mengikuti pasar. Risiko perpindahan ke Pertalite pun tetap terbuka.

Karena itu, kuncinya ada pada formula yang jelas dan komunikasi publik. Masyarakat perlu memahami mengapa harga Pertamax naik, kapan bisa turun, faktor apa yang dipakai dalam perhitungan, dan mengapa harga Pertalite tetap dijaga pemerintah.

Dengan komunikasi yang baik, publik dapat membedakan bahwa Pertamax adalah BBM nonsubsidi yang mengikuti pasar, sedangkan Pertalite adalah BBM subsidi atau penugasan yang dijaga untuk kelompok yang membutuhkan.