PLTS 100 GWp Butuh Investasi Rp1.140 Triliun, Potensi Serap 5,52 Juta Pekerja

Periskop.id - Ambisi Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) bukan hanya proyek energi bersih. Pemerintah memperkirakan program tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun dan berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja dari pembangunan hingga berkembangnya industri pendukung energi surya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pembangunan PLTS berskala besar itu diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

"Dimulainya program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 Gigawatt Peak (GWp) bukan sekadar penetapan target. Ini adalah langkah nyata untuk membangun sumber energi baru yang lebih kuat, lebih mandiri, dan berkelanjutan bagi Indonesia," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Program tersebut resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8/2026). Tahap awal ditandai dengan peluncuran sekaligus groundbreaking 14 PLTS di enam provinsi berkapasitas total 5,3 GWp.

Enam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada wacana tentang kemandirian energi. Kita mulai membangunnya secara nyata, bertahap, dan terukur," katanya.

Potensi Hemat APBN Rp73,9 Triliun per Tahun

Besarnya skala program membuat manfaat yang dihitung pemerintah juga tidak kecil.

Data pemerintah menyebut PLTS 100 GWp berpotensi menghemat anggaran hingga Rp73,9 triliun per tahun, menekan emisi sekitar 140 juta ton CO2, sekaligus menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Potensi investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1.140 triliun. Pemerintah berharap belanja sebesar itu tidak hanya berakhir pada pembangunan pembangkit, tetapi ikut membentuk rantai industri energi surya nasional. Data potensi tersebut juga dicantumkan Dinas ESDM Jawa Barat ketika menjelaskan peluncuran program pada akhir Agustus.

"Namun, bagi pemerintah, peralihan menuju energi bersih bukan hanya soal mengurangi emisi. Lebih dari itu, transisi energi harus membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Karena itu, kebutuhan panel surya, baterai, konstruksi, instalasi, sistem kelistrikan, operasi dan pemeliharaan hingga berbagai industri pendukung diharapkan semakin banyak dipenuhi dari dalam negeri.

"Karena itu, pembangunan PLTS 100 Gigawatt Peak tidak akan berhenti pada pembangunan pembangkit listrik. Kita ingin membangun ekosistem energi surya nasional yang tumbuh dari hulu hingga hilir," kata Qodari.

Kementerian ESDM sebelumnya mencatat Indonesia memiliki potensi energi surya mencapai 3.294 GW, terbesar dibandingkan jenis energi terbarukan lainnya. Namun, pemanfaatannya masih sangat kecil dibandingkan potensi tersebut. Per Desember 2024, kapasitas tenaga surya yang dimanfaatkan baru sekitar 912 MW.

Pada Agustus 2026, Kementerian ESDM juga menyebut pemanfaatan seluruh potensi energi baru terbarukan Indonesia baru mencapai sekitar 16,278 GW atau kurang dari 0,5% dari total potensi 3.687 GW.

80 GW PLTS Dirancang Menyebar di Desa

Skala 100 GWp bukan dirancang hanya melalui pembangkit-pembangkit besar.

Desain awal program membagi pembangunan menjadi 80 GW PLTS terdistribusi dan 20 GW PLTS terpusat. Bagian 80 GW diarahkan untuk sekitar 80.000 desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, dengan gagasan sekitar 1 MW PLTS pada setiap desa. Sistem tersebut juga dirancang dapat dipadukan dengan penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).

Dalam rancangan awal pemerintah, 80 GW PLTS desa bahkan dikaitkan dengan kebutuhan baterai sekitar 320 GWh. Energinya tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan rumah tangga. Listrik diharapkan mendukung kegiatan produktif seperti gudang, cold storage, pengering hasil pertanian, gerai koperasi hingga kendaraan listrik.

Pemanfaatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat akses energi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurut Qodari, proyek sebesar itu dapat menciptakan pasar baru bagi industri domestik.

"Akan tumbuh kebutuhan baru, investasi baru, lapangan kerja baru, dan pada akhirnya, kekuatan ekonomi baru," ujarnya.

Target 100 GW Jauh di Atas Rencana PLTS dalam RUPTL

Besarnya target tersebut terlihat jika dibandingkan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. RUPTL yang disahkan pemerintah pada 2025 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW hingga 2034. Sebanyak 42,6 GW berasal dari energi terbarukan dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi.

Khusus PLTS, kapasitas baru yang tercantum dalam RUPTL mencapai 17,1 GW hingga 2034. Angka tersebut menjadi porsi terbesar dibanding sumber EBT lainnya seperti hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW.

Artinya, target PLTS 100 GWp memiliki skala hampir enam kali lipat dibandingkan penambahan PLTS yang tercantum dalam RUPTL 2025-2034.

Perbedaannya antara lain karena program 100 GW mencakup PLTS terdistribusi berbasis komunitas dan desa, sehingga ruang lingkupnya lebih luas daripada proyek pembangkit yang sebelumnya tercantum dalam perencanaan PLN.

Namun, skala yang jauh lebih besar juga membuat sinkronisasi dengan jaringan transmisi, distribusi dan penyimpanan energi menjadi krusial.

PLN sendiri merencanakan pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit hingga 2034 untuk menghubungkan pusat produksi energi terbarukan dengan lokasi permintaan listrik.

Tantangan Tak Berhenti pada Mencari Rp1.140 Triliun

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target 100 GW bukan sesuatu yang mustahil, tetapi implementasinya membutuhkan perubahan besar dari pola pembangunan energi sebelumnya. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kesiapan puluhan ribu koperasi desa sebagai pengelola pembangkit.

Menurut IESR, kondisi ekonomi, kebutuhan listrik, kemampuan kelembagaan, sumber pembiayaan hingga potensi pasar setiap desa berbeda. Karena itu, model PLTS yang sama tidak bisa begitu saja diterapkan pada seluruh wilayah.

IESR menyarankan pemerintah melakukan studi kelayakan untuk setiap lokasi, memastikan kemampuan institusi koperasi, ketersediaan modal, kebutuhan listrik serta potensi pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif. Tanpa perencanaan tersebut, PLTS berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Target 100 GW terdengar sangat besar karena kita melihat perkembangan PLTS saat ini dan menggunakan past performance sebagai referensi," kata CEO IESR Fabby Tumiwa.

IESR juga menilai program membutuhkan satu koordinasi nasional yang kuat karena menyangkut banyak kementerian, pemerintah daerah, PLN, lembaga keuangan, koperasi, industri hingga sektor swasta. Tantangan lainnya adalah memastikan rantai pasok panel dan baterai, pembiayaan berkelanjutan, kesiapan jaringan serta kualitas proyek.

Industri Panel Surya Dalam Negeri Bisa Ikut Terdongkrak

Salah satu peluang terbesar berada pada pembangunan industri komponen di dalam negeri. Kementerian ESDM sebelumnya telah menjajaki kerja sama dengan produsen panel surya global untuk memperkuat manufaktur sel dan modul di Indonesia. Salah satunya melalui PT Trina Mas Agra Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah, yang memiliki kapasitas awal sekitar 1 GWp per tahun dan rencana ekspansi hingga 3 GW dalam dua sampai tiga tahun.

Pemerintah juga ingin rantai industri berkembang lebih jauh menuju wafer, ingot, polisilikon, baterai, hingga perangkat sistem energi. Jika sebagian besar kebutuhan PLTS 100 GWp dapat diproduksi di Indonesia, nilai investasi program berpotensi berputar lebih besar di dalam negeri sekaligus memperluas lapangan pekerjaan manufaktur dan jasa teknik.

Namun, angka 5,52 juta lapangan kerja perlu dibaca sebagai proyeksi pemerintah, bukan jumlah pekerja yang saat ini sudah terserap. Sumber resmi yang tersedia belum merinci apakah angka tersebut seluruhnya merupakan pekerjaan permanen atau juga memasukkan pekerjaan sementara selama konstruksi, manufaktur dan pembangunan rantai pasok.

Prabowo Ingin 100 GW Rampung dalam Tiga Tahun

Target waktu pemerintah juga sangat agresif. Saat peluncuran di Gilimanuk, Prabowo mengatakan proyek 100 GW diharapkan dapat direalisasikan dalam tiga tahun.

"Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main dan target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Prabowo.

Presiden menempatkan energi surya sebagai bagian dari agenda yang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan memperkuat kemandirian nasional.

Tahap pertama 5,3 GWp menjadi ujian awal. Jika 14 proyek tersebut dapat dibangun sesuai jadwal, pemerintah masih harus menambah kapasitas hampir 95 GWp untuk mencapai target keseluruhan.

Di titik itulah keberhasilan PLTS 100 GWp akan diuji. Bukan hanya dari jumlah panel yang berhasil dipasang, tetapi juga kemampuan pemerintah menarik investasi Rp1.140 triliun, membangun jaringan dan penyimpanan energi, menumbuhkan industri domestik, serta memastikan jutaan peluang kerja yang diproyeksikan benar-benar menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Inilah semangat yang ingin kita bangun, energi yang lebih mandiri, ekonomi yang semakin kuat, dan manfaat pembangunan yang semakin luas," kata Qodari.

"PLTS 100 Gigawatt Peak adalah langkah besar. Dan hari ini, langkah besar itu sudah dimulai," ujar Qodari.