Periskop.id - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov menyatakan, Moskow selalu siap mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina. Namun, ia menegaskan perdamaian yang diinginkan Rusia bukan sekadar jeda sementara, melainkan kesepakatan komprehensif, jangka panjang, dan mempertimbangkan kepentingan nasional Rusia.
Pernyataan itu disampaikan Tolchenov dalam arahan pers di Jakarta, Rabu (24/6). Ia menyebut Rusia sejak awal konflik terbuka untuk jalur negosiasi. “Sejak awal, mulai dari tahun 2022, kami telah mengatakan bahwa kami siap untuk kesepakatan damai,” kata Tolchenov.
Menurut Tolchenov, pada 2022 Rusia dan Ukraina sempat mencapai rancangan kesepakatan damai melalui dua tim negosiasi. Rusia, kata dia, menunggu penandatanganan perjanjian tersebut. Namun, ia menuding Perdana Menteri Inggris saat itu, Boris Johnson, membujuk Ukraina untuk melanjutkan perang sehingga penandatanganan tidak terjadi.
Pernyataan tersebut menggambarkan posisi Moskow yang menilai perundingan damai pernah mendekati titik temu. Namun, dalam konflik Rusia-Ukraina, narasi mengenai gagalnya negosiasi 2022 masih menjadi perdebatan karena masing-masing pihak memiliki versi dan kepentingan politiknya sendiri.
Rusia Klaim Siap Lanjutkan Diskusi
Tolchenov mengatakan, Rusia tetap siap melanjutkan pembicaraan berdasarkan kesepakatan yang pernah dicapai sebelumnya. Ia juga menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin terbuka untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
“Kami siap melanjutkan diskusi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Baru-baru ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa dia siap bertemu Zelenskyy jika Zelenskyy datang ke Moskow. Jadi, ini bukan masalah,” ujarnya.
Meski demikian, Tolchenov menilai situasi saat ini tidak mudah. Menurut dia, Eropa masih mendorong Kiev untuk melanjutkan perang sehingga ruang kompromi menjadi lebih sempit.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Moskow menempatkan Barat, terutama Eropa dan NATO, sebagai aktor penting dalam konflik ini. Bagi Rusia, perang Ukraina bukan hanya persoalan hubungan bilateral Moskow-Kiev, tetapi juga menyangkut arsitektur keamanan Eropa.
Syarat Rusia: Ukraina Non-NATO dan Non-Nuklir
Tolchenov menegaskan, Rusia ingin kesepakatan damai yang komprehensif dan berkelanjutan. Kesepakatan itu, menurutnya, harus memasukkan seluruh kepentingan keamanan Rusia.
“Ini termasuk tidak adanya pangkalan NATO di wilayah Ukraina, status non-nuklir dan non-blok Ukraina, penghormatan terhadap hak asasi manusia minoritas nasional di Ukraina, termasuk warga negara berbahasa Rusia dan warga Rusia di wilayah Ukraina,” jelasnya.
Isu NATO menjadi salah satu akar utama perbedaan posisi Rusia dan Ukraina. Moskow sejak lama menolak kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO atau menjadi lokasi pangkalan militer aliansi tersebut.
Sebaliknya, Ukraina memandang jaminan keamanan sebagai kebutuhan mendesak setelah invasi Rusia pada 2022. Kiev menilai status keamanan yang lemah membuat negaranya rentan terhadap serangan lanjutan. Karena itu, tuntutan Rusia agar Ukraina berstatus non-blok menjadi salah satu bagian paling sulit dalam perundingan.
Selain NATO, Tolchenov juga menyinggung status non-nuklir Ukraina dan perlindungan bagi minoritas nasional, termasuk warga berbahasa Rusia. Isu bahasa dan perlindungan minoritas memang kerap menjadi bagian dari narasi Rusia dalam membenarkan posisinya terhadap Ukraina.
Persoalan Wilayah Masih Jadi Titik Paling Berat
Tolchenov juga menyebut perjanjian damai harus mencakup persoalan wilayah. Ia menyinggung Krimea, Kherson, Donetsk, Lugansk, dan Zaporozhye sebagai wilayah yang menurut Rusia sudah jelas posisinya.
Bagi Moskow, wilayah-wilayah itu menjadi bagian yang harus dimasukkan dalam kerangka perdamaian. Namun, bagi Ukraina, persoalan kedaulatan dan integritas wilayah menjadi garis merah yang sangat sulit dikompromikan.
Inilah salah satu simpul utama yang membuat jalan damai terus buntu. Rusia ingin pengakuan atas realitas teritorial yang diklaimnya, sementara Ukraina berkali-kali menegaskan tidak ingin kehilangan wilayahnya.
Dalam konteks ini, pernyataan Tolchenov bahwa Rusia siap berdialog “dalam bentuk apa pun”, tetap menyisakan pertanyaan besar: sejauh mana Moskow bersedia berkompromi atas tuntutan wilayah dan keamanan, serta sejauh mana Kiev dapat menerima syarat yang diajukan Rusia.
Ukraina Juga Pernah Nyatakan Siap Bertemu Putin
Dari sisi Ukraina, Presiden Volodymyr Zelenskyy sebelumnya juga pernah menyampaikan kesiapan untuk bertemu Putin. Zelenskyy mengatakan, Ukraina siap menempuh jalur diplomasi, tetapi menilai Putin enggan berbicara langsung dengannya.
"Kami siap berdiplomasi, tidak masalah dengan hal itu di sini. Masalahnya, menurut saya, Putin pada dasarnya takut berbicara dengan saya soal mengakhiri perang," kata Zelenskyy.
Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha juga pernah menyampaikan, Zelenskyy siap bertemu Putin untuk membahas isu paling sensitif, termasuk masalah teritorial dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhya.
"Seperti yang Anda ketahui, masalah-masalah yang paling sensitif masih belum terselesaikan. Justru untuk menyelesaikannya, presiden siap bertemu dengan Putin dan membahas hal ini," kata Sybiha.
Pernyataan dari kedua pihak menunjukkan bahwa secara retorik, Rusia dan Ukraina sama-sama menyatakan terbuka untuk dialog. Namun, perbedaan substansi yang dibawa ke meja perundingan tetap sangat besar.
Diplomasi Berjalan, Perang Terus Memakan Korban
Di tengah pernyataan kesiapan berdamai, perang masih terus berjalan dan menimbulkan korban sipil. Data pemantau HAM PBB menunjukkan kekerasan terkait konflik di Ukraina pada Mei 2026 menewaskan sedikitnya 274 warga sipil dan melukai 1.763 orang. Angka itu disebut sebagai jumlah korban sipil bulanan tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Sementara itu, dampak kemanusiaan perang masih sangat luas. UNHCR menyebut hampir 10 juta warga Ukraina masih mengungsi atau tercerabut dari rumah mereka empat tahun setelah invasi skala penuh Rusia.
Data tersebut memperlihatkan urgensi penyelesaian damai. Perang yang berlangsung panjang tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga membuat warga sipil terus hidup dalam ketidakpastian, kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan, dan akses layanan dasar.
Karena itu, setiap sinyal dialog dari Moskow maupun Kiev selalu menjadi perhatian internasional. Namun, pengalaman beberapa putaran pembicaraan sebelumnya menunjukkan bahwa gencatan senjata atau kesepakatan damai tidak akan mudah dicapai jika tuntutan dasar kedua pihak masih bertolak belakang.
Indonesia dan Jalur Perdamaian
Dalam konteks hubungan dengan Indonesia, Tolchenov sebelumnya juga pernah menyambut partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian Ukraina. Ia menyebut Rusia mengapresiasi negara-negara yang ingin berkontribusi pada solusi damai.
“Kami sangat mengapresiasi berbagai usaha banyak negara asing yang mau berkontribusi dalam mewujudkan solusi damai atas krisis di Ukraina, termasuk misalnya dari pihak Indonesia,” kata Tolchenov dalam taklimat media di Jakarta.
Pernyataan itu penting karena Indonesia selama ini berupaya menempatkan diri sebagai negara yang mendorong dialog dan penyelesaian damai. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Rusia, Ukraina, negara-negara Barat, dan negara-negara nonblok.
Meski demikian, peran negara ketiga dalam konflik Rusia-Ukraina tetap terbatas jika kedua pihak utama belum mencapai kesepahaman soal isu inti. Mediator dapat membuka ruang komunikasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada Moskow dan Kiev.
Tantangan Kesepakatan Damai
Ada beberapa tantangan utama yang membuat kesepakatan damai Rusia-Ukraina sulit dicapai.
Pertama, isu wilayah. Rusia ingin status wilayah yang diklaimnya menjadi bagian dari kesepakatan. Ukraina sulit menerima tuntutan itu karena menyangkut kedaulatan negara.
Kedua, jaminan keamanan. Rusia menolak pangkalan NATO dan status Ukraina yang terlalu dekat dengan aliansi Barat. Ukraina justru membutuhkan jaminan keamanan agar tidak kembali diserang.
Ketiga, tekanan politik domestik. Baik Rusia maupun Ukraina harus mempertimbangkan reaksi publik dan elite politik masing-masing. Kesepakatan yang terlihat sebagai kekalahan dapat memicu tekanan internal.
Keempat, posisi negara-negara Barat. Eropa dan Amerika Serikat memiliki kepentingan besar karena mereka menjadi pendukung utama Ukraina. Di sisi lain, Rusia melihat keterlibatan Barat sebagai bagian dari akar konflik.
Kelima, kepercayaan yang sangat rendah. Setelah bertahun-tahun perang, tuduhan pelanggaran, serangan lintas wilayah, dan korban sipil, membangun kembali kepercayaan menjadi pekerjaan yang berat.
Perdamaian Butuh Kesepakatan yang Bisa Dijalankan
Tolchenov menegaskan Rusia tidak menginginkan kesepakatan yang rapuh. Moskow ingin perjanjian yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Dari sisi diplomasi, kesepakatan damai memang harus menjawab dua kebutuhan sekaligus. Ia harus cukup realistis untuk diterima para pihak, tetapi juga cukup kuat untuk menghentikan perang dan mencegah konflik kembali meledak.
Jika kesepakatan hanya menjadi jeda sementara tanpa jaminan keamanan, maka perang berisiko berulang. Namun, jika syarat terlalu berat bagi salah satu pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai.
Itulah dilema terbesar perang Rusia-Ukraina saat ini. Semua pihak berbicara soal perdamaian, tetapi definisi perdamaian yang diinginkan masih sangat berbeda.
Pada intinya, pintu diplomasi secara formal tetap dibuka, tetapi jalan menuju perdamaian masih penuh hambatan. Selama Rusia dan Ukraina belum menemukan titik temu soal wilayah dan jaminan keamanan, perang berisiko terus berlanjut meski kedua pihak sama-sama menyatakan siap berdialog.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar