periskop.id - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan untuk periode Oktober dan November 2025 dengan menambahkan komoditas minyak goreng MinyaKita.
Ia menyatakan total anggaran yang disiapkan untuk penyaluran bantuan beras dan minyak goreng tersebut mencapai Rp6,5 triliun.
"Jadi sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja. Total anggarannya sekitar Rp6,5 triliun," ungkap Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (22/9).
Arief merinci, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk bantuan pangan beras, sementara sisanya sebesar Rp1,1 triliun diperuntukkan bagi bantuan minyak goreng.
Secara keseluruhan, program ini akan mendistribusikan total 365,5 ribu ton beras dan 73,1 ribu kiloliter minyak goreng.
Bantuan ini akan menyasar sekitar 18,27 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia, melanjutkan program serupa yang sebelumnya telah menyalurkan beras untuk periode Juni dan Juli.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mengonfirmasi keputusan tersebut.
Ia menyebut program ini merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 yang digulirkan pemerintah pada tahun 2025.
"Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras untuk 2 bulan, ditambahkan 2 liter MinyaKita. Ini targetnya kepada 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). (Anggarannya) sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan," beber Airlangga.
Penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, dinamika harga minyak goreng menjadi salah satu faktor yang memengaruhi garis kemiskinan di Indonesia.
Masih merujuk data BPS, komoditas beras tetap menjadi kontributor terbesar terhadap garis kemiskinan, dengan andil mencapai 21,06% di perkotaan dan 24,92% di perdesaan.
Menindaklanjuti keputusan rapat, Arief menyatakan pihaknya akan segera mengajukan usulan anggaran program bantuan pangan ini kepada Kementerian Keuangan.
"Memang anggaran belum ada di Badan Pangan. Nah berdasarkan rapat hari ini (22/9), Badan Pangan Nasional mengajukan ke Kemenkeu. Targetnya Oktober kita mulai laksanakan," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar