periskop.id - Kepala Desa Kanekes Jaro Oom menyatakan masyarakat Suku Badui pada prinsipnya menerima rencana implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, penerimaan ini bersifat mutlak: program tidak boleh bertentangan dengan adat setempat dan tidak menimbulkan konflik sosial.
"Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui juga tidak bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik," kata Jaro Oom di Lebak, Minggu (23/11), seperti dilansir Antara.
Jaro Oom menegaskan, masyarakat Badui akan menolak jika program tersebut terbukti melanggar nilai adat yang selama ini dipegang teguh atau memicu permasalahan di komunitas.
Ia turut menyoroti tantangan teknis jika program MBG diterapkan di wilayah adat. Jaro Oom mengaku belum mengetahui secara teknis bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan.
Terlebih, anak-anak di sana tidak bersekolah. Jaro Oom menilai jika pendistribusian hanya dilakukan di satu titik dapur, hal itu dipastikan tidak akan memungkinkan menjangkau semua penerima manfaat.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini memang tengah mengkaji implementasi program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.
Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Lebak, Asep Royani, menjelaskan pengkajian khusus diperlukan karena kondisi permukiman Badui memiliki topografi unik.
Mereka tinggal di kawasan tanah hak ulayat adat berupa perbukitan dan pegunungan.
Selain faktor geografis, Asep juga mempertimbangkan aktivitas harian warga. Mayoritas masyarakat adat pada siang hari berada di kebun ladang untuk bercocok tanam.
Kondisi sosial dan geografis ini menuntut adanya petunjuk teknis (juknis) yang spesifik untuk memastikan pendistribusian MBG tepat sasaran bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Asep memperkirakan apabila program ini diterima, perlu dibuat dapur khusus di beberapa titik strategis agar menu makanan mudah didistribusikan.
Program MBG ini bertujuan utama untuk peningkatan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat dan sehat. BGN berharap dapat segera mendatangi pemerintah desa dan tokoh adat Badui untuk finalisasi teknis.
Tinggalkan Komentar
Komentar