periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengkaji implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pengkajian dilakukan untuk menyusun petunjuk teknis yang sesuai dengan kondisi topografi dan adat setempat.
"Itu harus dipelajari supaya pendistribusian MBG benar-benar tidak menemukan kendala agar penerima manfaat dengan lancar dan aman," kata Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Lebak, Asep Royani, di Lebak, Minggu (23/11), seperti dilansir Antara.
Pengkajian khusus ini diperlukan karena kondisi permukiman Badui memiliki topografi unik. Mereka tinggal di kawasan tanah hak ulayat adat berupa perbukitan dan pegunungan.
Selain itu, BGN mempertimbangkan mayoritas masyarakat adat pada siang hari berada di kebun ladang. Mereka aktif bercocok tanam padi huma, palawija, dan sayuran.
Kondisi sosial dan geografis ini menuntut adanya petunjuk teknis (juknis) yang spesifik. Juknis dibutuhkan untuk memastikan pendistribusian MBG tepat sasaran bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Asep memperkirakan apabila program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini diterima, perlu dibuat dapur khusus di beberapa titik. Lokasi dapur harus strategis agar menu makanan mudah didistribusikan.
BGN mengingatkan program MBG ini bertujuan utama untuk peningkatan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat dan sehat.
Di sisi lain, Kepala Desa Kanekes (wilayah Suku Badui) Jaro Oom menyampaikan respons positif namun bersyarat dari masyarakat adat.
Jaro Oom mengatakan masyarakat Badui akan menerima program MBG asalkan tidak bertentangan dengan adat setempat. Syarat lain, program tidak boleh menimbulkan konflik di masyarakat.
Sebaliknya, Jaro Oom menegaskan masyarakat Badui akan menolak jika program tersebut melanggar nilai adat atau memicu permasalahan sosial.
Ia mengaku belum mengetahui secara teknis bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan, terutama karena anak-anak di sana tidak bersekolah. Jaro Oom menyebut jika pendistribusian hanya dilakukan di satu titik dapur, hal itu dipastikan tidak akan memungkinkan.
“Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui juga tidak bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik,” kata Jaro Oom.
Tinggalkan Komentar
Komentar