periskop.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah dan otoritas keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
"Saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moniter dalam forum KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan," kata Said kepada media, dikutip Jumat (5/6).
Menurut Said, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi. Kondisi tersebut juga tercermin dari tekanan yang terjadi di pasar keuangan domestik, termasuk koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun sekitar 3%.
"Nah, persoalannya ini bukan sekedar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah under value. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600," jelasnya.
Ia menilai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu semakin dioptimalkan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, forum tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi yang terukur dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan nilai tukar.
Selain memperkuat koordinasi kebijakan, Said juga mendorong pemerintah untuk terus membenahi tata kelola kebijakan ekonomi guna membangun kembali optimisme pelaku usaha dan investor.
"Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal dan tentu pada saat yang sama kita berharap kepada para pelaku usaha, investor bahwa kami akan membangun optimisme dengan meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap terus-menerus kelemahan rupiah ini," terang Said.
Lebih lanjut, Said menilai salah satu perhatian utama investor saat ini adalah kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pemerintah. Karena itu, ia meminta pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor.
Selain itu, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tetap berorientasi pada program-program prioritas atau quick wins yang telah dicanangkan Presiden.
"Jangan keluar dari quick win, karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam ABBN kita," tutup dia.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar