Periskop.id - Pemerintah pusat mulai memperketat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera mengambil langkah antisipatif sebelum kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kekurangan air meluas di berbagai wilayah.
Tito menegaskan kepala daerah tidak boleh menunggu situasi memburuk. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah perlu dilakukan sejak awal agar daerah memiliki rencana mitigasi yang jelas, berbasis data, dan siap dijalankan di lapangan.
"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (29/6).
Instruksi tersebut disampaikan karena El Nino diperkirakan dapat memicu berkurangnya curah hujan di sejumlah daerah. Dampaknya bisa merambat ke banyak sektor, mulai dari ketersediaan air bersih, pertanian, ketahanan pangan, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Daerah Diminta Bergerak Berdasarkan Data
Tito menjelaskan pemerintah pusat telah menghimpun data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjadi dasar langkah mitigasi. Data tersebut berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dengan data tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak membuat kebijakan berdasarkan perkiraan umum. Setiap daerah perlu membaca wilayah rawan, memetakan potensi kekeringan, menghitung kebutuhan air, mengecek cadangan pangan, dan menentukan langkah cepat jika muncul titik api.
Tito juga meminta para gubernur segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Koordinasi bisa dilakukan melalui rapat langsung maupun pertemuan virtual agar seluruh pemerintah daerah memiliki tingkat kesiapsiagaan yang sama.
Langkah ini penting karena dampak El Nino tidak selalu merata. Ada daerah yang berisiko tinggi mengalami kekeringan pertanian, ada yang lebih rawan kebakaran lahan gambut, dan ada pula yang menghadapi persoalan pasokan air bersih.
Forkopimda, TNI, Polri hingga Balai Sungai Harus Dilibatkan
Mendagri menekankan mitigasi El Nino tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu dinas. Kepala daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, hingga pemadam kebakaran.
Keterlibatan banyak pihak diperlukan karena dampak El Nino bisa muncul dalam bentuk bencana hidrometeorologi kering yang membutuhkan respons cepat. Jika kekeringan melanda pertanian, dinas pertanian dan pendamping pertanian perlu bergerak bersama. Jika debit air menurun, dinas pengairan dan balai wilayah sungai harus memastikan pengelolaan sumber air. Jika terjadi karhutla, BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan unsur desa harus segera turun.
Tito juga mendorong kepala daerah memastikan perangkat di lapangan tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi perlu dibuat sampai tingkat kecamatan dan desa agar informasi risiko dapat diteruskan dengan cepat.
Dalam konteks bencana, keterlambatan respons beberapa jam saja bisa memperluas dampak. Titik api kecil di lahan kering, misalnya, dapat berubah menjadi kebakaran besar jika tidak segera ditangani.
Pemerintah Siapkan Irigasi, Pompanisasi, dan Modifikasi Cuaca
Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Tito menyebut Kementerian Pertanian memiliki program irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi pertanian. Sementara BNPB disiapkan untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan hujan.
"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," ujarnya.
Irigasi dan pompanisasi menjadi penting karena sektor pertanian termasuk paling rentan terhadap El Nino. Jika pasokan air menurun saat fase tanam atau fase pembentukan hasil, produktivitas tanaman bisa turun dan risiko gagal panen meningkat.
Sementara itu, operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan untuk menambah hujan di daerah yang membutuhkan atau membasahi lahan rawan terbakar, terutama kawasan gambut. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi atmosfer, ketersediaan awan, dan perencanaan berbasis data meteorologi.
Kepala Desa Diminta Ikut Mencegah Karhutla
Tito juga meminta pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton. Kepala desa diminta aktif melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta membantu penanganan awal jika muncul titik api.
"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani," tuturnya.
Peran kepala desa menjadi krusial karena banyak titik rawan kebakaran berada dekat dengan permukiman, perkebunan, lahan pertanian, atau kawasan yang diawasi langsung oleh perangkat desa. Kepala desa dapat membantu menyampaikan imbauan, melarang pembakaran lahan, menggerakkan warga, dan mengaktifkan sistem pelaporan cepat.
Di wilayah rawan karhutla, pencegahan dari tingkat desa sering kali lebih efektif dibandingkan penanganan setelah api membesar. Patroli lokal, pemantauan lahan kering, dan edukasi warga tentang larangan membakar lahan dapat menekan risiko sejak awal.
BMKG: Kemarau 2026 Lebih Kering dan Panjang
Instruksi Mendagri sejalan dengan peringatan BMKG mengenai musim kemarau 2026. Dalam pemutakhiran prakiraan musim kemarau, BMKG menyebut sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami kondisi lebih kering dari biasanya.
BMKG memprediksi 198 zona musim atau 31,60% luas daratan Indonesia masuk musim kemarau pada Juni 2026. Pada Juli, 66 zona musim atau 7,28% luas daratan Indonesia juga diprediksi mulai memasuki kemarau.
Selain itu, sebanyak 482 zona musim atau 56,18% luas daratan Indonesia diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Puncak musim kemarau sebagian besar diprediksi terjadi pada Agustus 2026.
BMKG juga memperkirakan durasi kemarau di banyak wilayah lebih panjang dari normal. Kondisi ini membuat risiko kekeringan, penurunan ketersediaan air, dan karhutla perlu diantisipasi lebih serius.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan sebelumnya mengatakan, peluang El Nino pada 2026 perlu diwaspadai karena dampaknya dapat bertemu dengan periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober.
“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” imbuh Ardhasena.
Pernyataan itu memperkuat urgensi daerah untuk menyiapkan rencana sejak sekarang. Dengan peluang El Nino dan kemarau panjang, daerah tidak bisa hanya mengandalkan respons darurat setelah bencana terjadi.
Ancaman Karhutla Meningkat di Sumatera dan Kalimantan
Karhutla menjadi salah satu risiko terbesar dari El Nino. BMKG sebelumnya mengingatkan kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dan dapat meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan, kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena berbeda, tetapi dampaknya dapat saling memperkuat ketika terjadi bersamaan.
“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” kata Faisal.
BMKG mencatat titik panas di Indonesia hingga awal April 2026 telah mencapai 1.601 titik. Potensi karhutla diperkirakan meningkat di Riau pada Juni, lalu meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, serta berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada Juli hingga Agustus.
Karhutla bukan hanya persoalan api di lahan. Dampaknya dapat meluas ke gangguan kesehatan akibat asap, penurunan kualitas udara, terganggunya aktivitas sekolah dan ekonomi, serta risiko gangguan penerbangan.
Modifikasi Cuaca Jadi Salah Satu Strategi
BMKG dan pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu strategi pencegahan. Pada wilayah gambut, operasi ini dapat diarahkan untuk pembasahan lahan atau rewetting agar tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar.
"Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar," kata Faisal.
Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menyebut pemerintah menyiapkan sekitar 35 operasi modifikasi cuaca pada 2026 sebagai langkah antisipasi karhutla. Langkah ini dilakukan bersama BNPB, BMKG, dan pihak lain karena potensi kemarau diperkirakan lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan operasi modifikasi cuaca membutuhkan anggaran besar dan perlu dilakukan secara rutin.
"Untuk OMC Itu sendiri budget-nya cukup besar dan memang harus dilakukan secara rutin. Jadi kami sudah membuat timeline dalam satu tahun ini kita membutuhkan tidak kurang dari 35 OMC," kata Wamenhut Rohmat Marzuki.
Namun, modifikasi cuaca bukan satu-satunya solusi. Pemerintah daerah tetap harus memperkuat pencegahan di lapangan, termasuk menjaga tinggi muka air gambut, melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar, menyiapkan alat pemadam, dan memastikan jalur air tidak tersumbat.
Ketahanan Pangan Ikut Dipertaruhkan
El Nino juga perlu dilihat dari sisi ketahanan pangan. Kekeringan dapat mengganggu jadwal tanam, mengurangi produktivitas padi, jagung, dan komoditas pangan lain, serta menekan pasokan di tingkat daerah.
Pada peringatan El Nino sebelumnya, Tito Karnavian juga menekankan pentingnya menjaga cadangan air agar produksi pertanian tidak terganggu.
"Yang kami catat kemarau dari Agustus sampai Oktober. Rata-rata puncak pada September," ujar Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan cadangan air pada tandon hingga waduk dan berkoordinasi dengan Forkopimda serta pemerintah pusat. Tito juga mengingatkan dampak El Nino tidak boleh sampai mengganggu ketahanan pangan.
"Jangan sampai gagal panen dan memengaruhi ketahanan pangan kita," tegasnya.
Pesan itu kembali relevan pada 2026. Jika daerah tidak segera mengatur irigasi, pompanisasi, dan jadwal tanam, risiko gagal panen dapat meningkat, terutama di wilayah yang bergantung pada air hujan.
Daerah Perlu Menyiapkan Peta Risiko
Instruksi Mendagri sebaiknya diterjemahkan daerah menjadi rencana teknis yang jelas. Kepala daerah perlu menyiapkan peta risiko kekeringan, daftar desa rawan air bersih, wilayah pertanian rentan, titik rawan karhutla, serta kebutuhan anggaran dan logistik.
Pemerintah daerah juga perlu mengecek kondisi waduk, embung, irigasi, sumur bor, pompa air, dan armada distribusi air bersih. Di sektor kesehatan, daerah harus mengantisipasi penyakit yang dapat meningkat saat musim kering, seperti infeksi saluran pernapasan akibat asap, diare akibat keterbatasan air bersih, dan penyakit kulit.
Di sektor sosial, pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme bantuan air untuk warga rentan, sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik. Sementara di sektor pertanian, pendamping pertanian harus aktif memberi rekomendasi varietas tahan kering dan jadwal tanam yang lebih adaptif.
BMKG juga merekomendasikan pelaku sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki siklus tanam lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, BMKG menyarankan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, dan kepastian ketersediaan air bagi masyarakat.
Jangan Menunggu Status Darurat
Salah satu tantangan penanganan bencana di daerah adalah kecenderungan menunggu status darurat sebelum bergerak penuh. Dalam menghadapi El Nino, pola seperti itu berisiko membuat respons terlambat.
Kekeringan dan karhutla biasanya berkembang bertahap. Debit air menurun, lahan mulai mengering, titik panas meningkat, lalu dampaknya terasa luas. Jika pemerintah daerah bergerak ketika warga sudah kekurangan air atau api sudah membesar, biaya penanganan akan jauh lebih besar.
Karena itu, rapat lintas sektor yang diminta Mendagri perlu menghasilkan langkah nyata. Misalnya, menetapkan desa prioritas, membagi peran dinas, menentukan sistem pelaporan harian, menyiapkan posko, membuat jadwal patroli, dan menentukan kapan operasi distribusi air atau pemadaman awal dilakukan.
Kepala daerah juga perlu memastikan informasi risiko sampai ke masyarakat. Warga perlu tahu larangan membakar lahan, cara melapor titik api, lokasi bantuan air, serta langkah hemat air selama kemarau.
Antisipasi Harus Sampai ke Level Warga
El Nino bukan hanya urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga, petani, peternak, pekerja perkebunan, pelaku usaha, hingga anak-anak sekolah jika kekeringan dan asap meluas.
Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting mitigasi. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apa yang sedang dihadapi, wilayah mana yang rawan, dan apa yang harus dilakukan masyarakat.
Di desa, kepala desa dapat menggerakkan RT/RW, kelompok tani, relawan, dan tokoh masyarakat. Di kota, pemerintah dapat memanfaatkan kelurahan, sekolah, puskesmas, dan komunitas warga untuk menyampaikan pesan hemat air serta kewaspadaan kebakaran.
Mitigasi El Nino akan efektif jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, lembaga teknis, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu rencana.
Instruksi Tito Karnavian menegaskan bahwa daerah harus segera bersiap. Juli hingga Oktober 2026 bukan waktu yang panjang. Jika antisipasi dilakukan sejak awal, risiko kekeringan, karhutla, dan gangguan pangan dapat ditekan sebelum berubah menjadi krisis yang lebih luas.
Tinggalkan Komentar
Komentar