Periskop.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat 5.019 titik panas atau hotspot di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026. Laju pertambahannya disebut lebih cepat dibandingkan periode El Nino 2015, 2019, dan 2023, ketika puncak musim kemarau tahun ini belum sepenuhnya terlewati.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan peningkatan tersebut perlu diwaspadai karena risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai level tertinggi pada Agustus hingga September 2026.
"Grafik akumulasi ini menunjukkan jumlah hotspot dari Januari hingga pertengahan Juli 2026 mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan kondisi tahun-tahun El Nino terdahulu, yaitu tahun 2015, 2019, dan 2023," kata Ardhasena dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7).
Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau menjadi tiga wilayah dengan kontribusi titik panas terbesar. Data lain yang dipaparkan BMKG menempatkan Aceh dan Kalimantan Timur dalam daftar provinsi dengan konsentrasi hotspot tinggi.
Titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan. Karena itu, 5.019 hotspot tidak otomatis berarti terdapat jumlah kebakaran aktif yang sama, tetapi menjadi peringatan awal mengenai lokasi yang berpotensi mengalami karhutla.
Risiko Tertinggi Diprediksi Agustus–September
BMKG memetakan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan sebagai wilayah yang menghadapi risiko karhutla tinggi. Risiko di Pulau Sulawesi diperkirakan meningkat secara bertahap pada September hingga Oktober 2026.
"Jadi bulan-bulan kritis adalah mulai saat ini bulan Juli hingga akhir bulan September tahun 2026. Nah, intensifikasi pemantauan dan pengawasan di daerah-daerah ini tentunya menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas," kata Ardhasena.
Peringatan itu muncul ketika El Nino telah aktif dan berada dalam kategori kuat. BMKG juga memperkirakan Indian Ocean Dipole atau IOD dapat bergerak menuju fase positif pada September hingga Desember 2026. Kedua fenomena tersebut berpotensi menekan curah hujan dan memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah.
Puncak musim kemarau diperkirakan paling luas terjadi pada Agustus, mencakup 48,84% daratan Indonesia, kemudian berlanjut pada September dengan cakupan 25,41%. Sebanyak 437 Zona Musim diprediksi mengalami kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Hingga pertengahan Juli, sebanyak 509 Zona Musim telah memasuki kemarau. Jumlah tersebut setara dengan 72,8% dari seluruh Zona Musim dan mencakup sekitar 54,5% luas daratan Indonesia. Perbedaan persentase tersebut muncul karena satu angka dihitung berdasarkan jumlah Zona Musim, sedangkan angka lainnya berdasarkan luas wilayah.
Luas Karhutla Sudah Melampaui 107 Ribu Hektare
Lonjakan hotspot berjalan beriringan dengan meluasnya kebakaran. Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare.
Angka tersebut meningkat 120 persen dibandingkan periode pembanding 2019, naik 110% dibandingkan 2023, dan melonjak 366% dibandingkan 2025. Sekitar 54 persen kebakaran terjadi di kawasan hutan, sedangkan 46% lainnya berada di area penggunaan lain.
Lima wilayah dengan kebakaran terluas adalah Kalimantan Barat sebesar 28.680,47 hektare, Riau 15.477,95 hektare, Nusa Tenggara Timur 10.538,30 hektare, Maluku 7.091,07 hektare, dan Papua Selatan 6.281,81 hektare.
Kabut asap juga mulai terpantau di sebagian Kalimantan Barat. BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, termasuk konsentrasi PM2.5, serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut.
Belum Melampaui Dampak Karhutla 2015
Meski laju pertumbuhan titik panas 2026 lebih cepat, kondisi tersebut tidak berarti luas kebakaran tahun ini telah melampaui bencana 2015. Perbandingan BMKG merujuk pada kecepatan akumulasi hotspot dalam periode yang sama, bukan total kebakaran sepanjang tahun.
Pada 2015, karhutla menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia saat itu mencapai US$16,1 miliar atau sekitar Rp221 triliun, setara 1,9% produk domestik bruto.
Besarnya dampak pada 2015 menjadi alasan pemerintah perlu melakukan intervensi sebelum kebakaran 2026 mencapai puncaknya. BMKG bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca, patroli terpadu, pembasahan gambut, pengelolaan sekat kanal, serta pemadaman darat.
Operasi modifikasi cuaca digunakan untuk meningkatkan hujan di wilayah yang masih memiliki awan potensial. Air hujan dibutuhkan untuk menjaga permukaan air gambut agar tetap tinggi sehingga lahan tidak mudah mengering dan terbakar.
BMKG menekankan pengawasan lapangan perlu dilakukan sejak ditemukan hotspot, bukan setelah api membesar dan menghasilkan kabut asap. Pemerintah daerah juga diminta memperketat larangan pembakaran serta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan layanan kesehatan selama periode kritis hingga akhir September.
Tinggalkan Komentar
Komentar