Respons Cepat Gempa NTT Diapresiasi, Pengamat: Jangan Hanya Saat Semua Mata Melihat

Periskop.id - Respons cepat pemerintah dalam menangani gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat apresiasi, tetapi dinilai tidak boleh berhenti pada fase awal ketika perhatian publik masih tinggi. Kecepatan koordinasi, pengiriman bantuan, hingga pengerahan personel dinilai perlu menjadi standar pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan mendesak masyarakat.

Pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pemerintah telah menunjukkan kemampuan menggerakkan berbagai unsur secara cepat setelah gempa mengguncang Flores pada Sabtu (15/8).

"Gerak cepat pemerintah menangani gempa NTT tentu patut diapresiasi. Tetapi, sebenarnya yang seperti ini memang harus menjadi standar pemerintah," kata Hendri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8).

Menurut Hendri, respons pascagempa memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kementerian, lembaga, aparat keamanan hingga pemerintah daerah dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat ketika kondisi membutuhkan keputusan segera.

"Artinya, pemerintah bisa cepat. Bisa langsung bergerak, bisa mengoordinasikan berbagai unsur ketika memang dibutuhkan," ujar pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Ia turut menyoroti keterlibatan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memantau perkembangan penanganan bencana sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap situasi di lapangan.

“Teddy mengecek, memastikan perkembangan penanganannya seperti apa. Hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam kondisi bencana memang harus dilakukan," katanya.

Pemerintah Kirim 27 Ton Logistik dalam Sehari

Gerak cepat yang disoroti Hendri terlihat dari mobilisasi bantuan sejak hari pertama bencana. Hingga Sabtu malam, pemerintah telah mengirimkan 27 ton bantuan logistik ke NTT melalui beberapa penerbangan pesawat Hercules.

Bantuan Presiden Prabowo Subianto juga mulai tiba di wilayah terdampak. Sebanyak 1.725 paket sembako diterbangkan ke Maumere untuk Kabupaten Sikka dan Ende, sementara 3.200 paket lainnya telah mendarat di Labuan Bajo untuk didistribusikan ke Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo. Pengiriman awal mencapai 4.925 paket dari komitmen total 50.000 paket sembako.

TNI AU secara terpisah juga mendistribusikan sekitar 13 ton bantuan bagi korban gempa, sementara Basarnas, BNPB, kementerian terkait serta pemerintah daerah mengerahkan personel dan armada untuk mendukung evakuasi serta distribusi logistik.

Hendri berharap pola kerja tersebut dapat diterapkan secara konsisten ketika pemerintah menghadapi persoalan lain yang membutuhkan respons cepat.

"Kalau untuk kondisi seperti ini pemerintah bisa bergerak cepat, ya bagus. Tinggal kemudian kecepatan seperti ini dijadikan kebiasaan, bukan pengecualian," ujarnya.

Pemulihan Jangan Berhenti saat Sorotan Publik Mereda

Meski mengapresiasi penanganan awal, Hendri mengingatkan fase setelah tanggap darurat tidak kalah penting. Menurutnya, kecepatan pada hari-hari pertama harus diikuti konsistensi dalam mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai.

"Biasanya yang juga penting itu setelah hari-hari pertama. Jangan cepatnya hanya ketika semua mata sedang melihat. Pemulihan masyarakat juga harus dikawal sampai selesai," katanya.

Peringatan tersebut menjadi relevan melihat besarnya dampak gempa. Berdasarkan pendataan dan verifikasi faktual Basarnas hingga Minggu pukul 14.00 WITA, sebanyak 51 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka berat maupun ringan. Data korban masih bergerak seiring proses pencarian dan verifikasi di lapangan.

Sementara pembaruan BNPB sebelumnya mencatat lebih dari 5.000 warga bertahan di pengungsian, dengan konsentrasi besar antara lain berada di Kabupaten Sikka dan Manggarai. Ratusan rumah serta fasilitas pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintah juga mengalami kerusakan.

BNPB karena itu telah membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi di Labuan Bajo serta posko tambahan di Maumere. Dukungan udara dan laut juga diperkuat menggunakan helikopter, kapal, dan pesawat untuk mempercepat pengiriman bantuan ke daerah yang akses daratnya terganggu.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah juga mengoperasikan Media Center dengan pembaruan rutin untuk memastikan data bencana tersampaikan secara konsisten.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," kata Suharyanto.

Kehadiran Negara Dinilai Lebih Penting daripada Klaim

Hendri menilai efektivitas komunikasi pemerintah dalam kondisi bencana tidak terutama ditentukan oleh banyaknya pernyataan pejabat. Kepercayaan publik justru dibangun ketika masyarakat melihat bantuan datang, korban tertangani dan layanan dasar kembali berjalan.

"Komunikasi pemerintah akan jauh lebih kuat kalau masyarakat melihat sendiri negara hadir. Tidak perlu terlalu banyak mengatakan pemerintah bekerja kalau memang kerja itu terlihat," ujarnya.

Pemerintah pusat sendiri telah menempatkan penyelamatan korban, pelayanan kesehatan dan pemulihan infrastruktur dasar sebagai prioritas. Menko PMK Pratikno juga meminta pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan secara rinci agar bantuan pusat dapat diarahkan secara efektif.

“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno.

Menurut Hendri, ujian berikutnya adalah mempertahankan pola kerja tersebut hingga masyarakat benar-benar pulih, termasuk setelah pemberitaan mengenai bencana tidak lagi mendominasi ruang publik.

"Kalau pola gerak cepat seperti ini bisa konsisten, masyarakat yang akan menilai. Pemerintah tidak perlu sibuk meminta pujian," tegasnya.

Dengan jumlah korban yang masih diperbarui dan ribuan warga membutuhkan dukungan di pengungsian, fase penanganan gempa NTT masih panjang. Kecepatan pada hari pertama menjadi modal awal, tetapi efektivitas pemerintah pada akhirnya akan diukur dari keberlanjutan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan infrastruktur hingga kemampuan masyarakat kembali menjalani kehidupan secara normal.