Potensi Bansos Hilang akibat Kenaikan Desil, Kok Bisa?

Periskop.id - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyoroti potensi hilangnya bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang mengalami perubahan atau kenaikan desil, meski kondisi ekonomi mereka dinilai tidak mengalami perubahan berarti.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan pekerja yang mengaku tetap memiliki penghasilan, pekerjaan, serta jumlah tanggungan yang sama. Namun, posisi desil mereka justru berubah atau meningkat sehingga berpotensi memengaruhi status sebagai penerima bansos.

"Bagaimana mungkin masyarakat yang kehidupannya tidak semakin sejahtera justru dikategorikan lebih mampu?

Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh angka dan kalah oleh sistem," kata Mirah dalam keterangannya, Senin (24/8).

Menurut Mirah, persoalan penetapan desil tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan administrasi atau pemutakhiran data. Sebab, perubahan klasifikasi tersebut dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan sosial.

Pihaknya memahami pemerintah membutuhkan data yang akurat agar penyaluran bansos tepat sasaran. Namun, Mirah mempertanyakan apabila kondisi ekonomi masyarakat hanya tercermin melalui sistem klasifikasi, sementara kondisi faktual di lapangan belum sepenuhnya terakomodasi.

"Rakyat tidak hidup di dalam spreadsheet. Rakyat hidup dalam kenyataan," tegasnya.

Ia mencontohkan seorang buruh dengan penghasilan tetap yang harus menghadapi kenaikan biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan pendapatan yang tidak bertambah sementara beban hidup meningkat, kemampuan ekonomi keluarga justru dapat semakin tertekan.

Karena itu, Mirah menilai kemampuan ekonomi masyarakat tidak cukup diukur berdasarkan apa yang dimiliki. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan besarnya beban yang harus ditanggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

ASPIRASI juga menyoroti potensi exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan perlindungan sosial justru tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos.

Mirah mengatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai jumlah kasus exclusion error sebelum dilakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Namun, keluhan masyarakat yang sebelumnya menerima bansos kemudian kehilangan bantuan setelah terjadi perubahan data atau desil, menurutnya, tidak boleh diabaikan.

"Jika data berubah tetapi kondisi kehidupan masyarakat tidak berubah, maka yang harus diperiksa adalah datanya, bukan rakyatnya yang disalahkan," tegas Mirah.

Pihaknya pun meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penetapan desil yang digunakan sebagai salah satu dasar menentukan penerima manfaat.

Selain itu, ASPIRASI mendorong pemerintah memperkuat transparansi data sosial ekonomi dengan menunjukkan kondisi masyarakat secara lebih komprehensif, mulai dari pendapatan, jumlah tanggungan, pengeluaran rumah tangga, biaya hidup, kondisi pekerjaan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

ASPIRASI juga meminta pemerintah menyediakan mekanisme usul, sanggah, dan koreksi data yang mudah diakses masyarakat serta melakukan verifikasi lapangan terhadap warga yang kehilangan bansos tetapi secara faktual masih berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Menurut Mirah, pemutakhiran data seharusnya tidak menjadi instrumen untuk mengurangi jumlah penerima bansos. Sebaliknya, pemutakhiran harus memastikan bantuan tetap diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Perbaiki datanya, jangan hilangkan hak rakyatnya," tutupnya.