Prabowo Minta Babinsa Edukasi Warga Cegah Karhutla dari Desa

Periskop.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) ikut memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat di tingkat desa. Arahan ini muncul di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama puncak musim kemarau, terutama di Sumatra dan Kalimantan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, persoalan karhutla menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Sekretaris Negara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026). Pertemuan berlangsung sejak sore hingga malam hari.

Menurut Teddy, Presiden ingin pencegahan kebakaran tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman setelah api muncul. Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran mengenai risiko pembakaran lahan.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," kata Teddy sebagaimana keterangan Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Arahan tersebut dikeluarkan ketika ancaman karhutla masih tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 80% wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau, dengan puncaknya di banyak daerah berlangsung pada Agustus 2026. Sedikitnya 15 kejadian karhutla dilaporkan pada periode 25–27 Agustus dan tersebar di delapan provinsi.

Peningkatan titik panas juga terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan. Berdasarkan citra satelit Himawari-9 pada 25 Agustus 2026, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat naik dari 92 menjadi 140 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlahnya melonjak dari 113 menjadi 352 titik, sementara Kalimantan Timur meningkat dari 30 menjadi 63 titik. BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatra, Kalimantan hingga Papua.

Tiga Batalyon TNI

Sebelumnya, pemerintah telah memperkuat operasi pemadaman di daerah rawan. Dalam rapat penanganan karhutla di Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026, Prabowo memerintahkan penambahan tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Pemerintah juga menambah enam helikopter berkapasitas besar untuk operasi water bombing serta memperbanyak Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

BNPB sebelumnya mencatat sekitar 48.889,69 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas hingga 9 Agustus 2026. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan area terdampak terbesar, yakni sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau sekitar 15.551,76 hektare. Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Upaya pencegahan berbasis masyarakat juga mengemuka ketika Prabowo menerima Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah di Istana Merdeka pada Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membahas karhutla di Kalimantan Barat, termasuk penambahan personel dan keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga wilayah dari kebakaran.

"Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personil untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu," ujar Panglima Jilah seusai pertemuan.

Panglima Jilah juga menekankan pentingnya melibatkan tokoh dan masyarakat adat dalam sosialisasi agar pembakaran tidak dilakukan sembarangan. Pendekatan tersebut kini berjalan searah dengan instruksi Prabowo yang ingin memperluas edukasi pencegahan melalui Babinsa hingga ke tingkat desa.

Selain membahas karhutla, rapat di Hambalang turut mengevaluasi penanganan pascagempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi. Prabowo juga meminta laporan perkembangan mengenai penyesuaian syarat perekrutan TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman agar kesempatan menjadi prajurit semakin terbuka.