Data Salah? Mensos Buka Akses Koreksi Desil Lapor Lewat WA

Periskop.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membuka akses koreksi data desil bagi masyarakat yang menilai datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kesempatan ini berlaku untuk kasus inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.

Gus Ipul menjelaskan, warga yang menemukan penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak, atau sebaliknya warga layak yang justru tidak terdata, bisa segera melapor agar datanya diperbaiki.

"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8) malam.

Mantan Gubernur Jawa Timur itu memaparkan, pengajuan pemutakhiran data bisa ditempuh lewat dua jalur. Jalur formal dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, berlanjut ke kelurahan atau desa, lalu diteruskan ke Dinas Sosial lewat aplikasi SIKS-NG.

Ada pula jalur partisipatif seperti aplikasi Cek Bansos, Call Center, dan WhatsApp Center yang bisa langsung diakses masyarakat tanpa harus lewat musyawarah warga.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, seluruh saluran itu merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola data penerima bantuan. Ia menegaskan, data tidak ditutup-tutupi dan masyarakat diberi ruang berpartisipasi dalam proses pemutakhiran.

"Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," imbuhnya.

Gus Ipul turut mengapresiasi warga yang aktif menyampaikan keluhan dan ikut serta dalam proses pemutakhiran. Partisipasi tersebut, menurutnya, mendorong akurasi data penerima bantuan ke depan.

"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat," kata Gus Ipul.

Pemutakhiran data dinilai penting karena sifatnya dinamis. Setiap hari, menurut Gus Ipul, ada warga yang meninggal, lahir, pindah domisili, menikah, atau mengalami perubahan status ekonomi.

"Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," jelasnya.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sendiri dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran lewat saluran-saluran yang sudah disebutkan.

"Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkasnya.