Indeks Modal Manusia RI 2025 Capai 0,562, Potensi Anak Baru 56,2%

Periskop.id - Kualitas modal manusia Indonesia masih menghadapi tantangan besar meski menunjukkan perbaikan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat Indeks Modal Manusia (IMM) Indonesia pada 2025 berada di level 0,562.

Angka tersebut berarti seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini diperkirakan baru mampu mencapai 56,2% dari potensi produktivitas optimalnya ketika memasuki usia kerja, berdasarkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup yang diterimanya sepanjang masa tumbuh kembang.

Angka IMM 2025 diluncurkan Bappenas bersama Buku Pedoman Penghitungan IMM di Jakarta pada Senin (31/8/2026). Pengukuran ini sekaligus menjadi baseline awal IMM nasional yang telah tersedia hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan capaian tersebut membaik dibandingkan Human Capital Index (HCI) Indonesia yang pernah dipublikasikan World Bank pada 2020 sebesar 0,540.

“Pada tahun 2025, capaian IMM Indonesia tercatat sebesar 0,562. Artinya seorang anak yang lahir hari ini diperkirakan mencapai 56,2 persen dari potensi produktivitas optimalnya ketika memasuki usia kerja. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari angka IMM 2020 sebesar 0,540 yang pernah dipublikasikan World Bank, tetapi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target IMM di akhir RPJMN 2025-2029 sebesar 0,590,” ucap Pungkas.

World Bank sebelumnya mencatat HCI Indonesia meningkat dari 0,50 pada 2010 menjadi 0,54 pada 2020. Angka 0,54 kala itu menunjukkan anak yang lahir di Indonesia diperkirakan hanya akan mencapai 54% produktivitas maksimal apabila dibandingkan dengan kondisi pendidikan lengkap dan kesehatan penuh. Bank Dunia menilai perbaikan Indonesia pada periode tersebut terutama didorong penurunan stunting, tetapi kualitas pembelajaran dan kesehatan masih menjadi tantangan.

Target IMM Indonesia 0,590 pada 2029

Capaian 0,562 membuat Indonesia masih membutuhkan kenaikan 0,028 poin untuk mencapai target IMM sebesar 0,590 pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam jangka lebih panjang, tantangannya lebih besar. 

Bappenas menetapkan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,73 pada 2045 sebagai salah satu sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai, pembangunan manusia harus ditempatkan sebagai investasi utama negara dan tidak lagi sekadar melihat masyarakat sebagai penerima hasil pembangunan.

“Human Capital Index adalah perbaikan dari pada Human Development Index. Di mana perbedaannya tadi sudah disampaikan, tapi inti dari perbedaan itu adalah yang dulu dianggap sebagai objek pembangunan, sekarang menjadi subjek pembangunan. Yang terpenting dari pada suatu negara itu adalah orangnya, dan orangnya dicerminkan dari modal manusianya,” kata Menteri PPN.

Menurut Rachmat, investasi terhadap kualitas manusia bahkan harus dimulai sebelum seseorang lahir, terutama melalui pemenuhan kesehatan dan gizi ibu serta anak. “Modal manusia dicerminkan dari kesehatannya, dan kesehatan itu ada sejak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan, manusia Indonesia harus sehat. Kami di Bappenas merencanakan supaya manusia Indonesia 2045, bukan hanya sebagai objek tetapi subjek untuk mencapai Indonesia Emas. Karena itu, hari ini kita meluncurkan Indeks Modal Manusia (IMM),” ujar Kepala Bappenas.

Kesenjangan Daerah Masih Lebar

Selain menggambarkan kondisi nasional, IMM 2025 memperlihatkan kesenjangan modal manusia yang cukup lebar antardaerah. DI Yogyakarta mencatat IMM tertinggi sebesar 0,705, sedangkan Papua Pegunungan menjadi yang terendah dengan 0,366. Selisih mencapai 0,339 poin tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai faktor pembentuk produktivitas manusia masih berbeda jauh antarwilayah.

Karena itu, IMM tidak hanya dirancang sebagai angka statistik nasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi pembangunan hingga tingkat daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut mendorong pemerintah daerah menggunakan IMM dalam menyusun kebijakan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. “IMM ini sangat strategis dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Wiyagus.

IMM Berbeda dengan IPM

Bappenas menegaskan IMM hadir untuk melengkapi pengukuran pembangunan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keduanya memiliki fokus yang berbeda.

IMM merupakan adaptasi dari HCI World Bank dengan pendekatan siklus hidup. Indeks ini melihat kesehatan, kelangsungan hidup, dan pendidikan yang diperoleh sejak masa tumbuh kembang untuk memperkirakan potensi produktivitas seseorang ketika memasuki usia kerja.

Sementara itu, IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dari 75,02 pada 2024. Umur Harapan Hidup saat lahir mencapai 74,47 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,30 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas sebesar 9,07 tahun.

Dengan demikian, peningkatan IPM belum serta-merta berarti seluruh potensi produktivitas generasi mendatang telah optimal. IMM memberikan perspektif tambahan mengenai seberapa besar kualitas kesehatan dan pendidikan saat ini mampu diterjemahkan menjadi produktivitas masyarakat pada masa depan.

Untuk meningkatkan IMM, pemerintah menilai intervensi harus dilakukan sepanjang siklus kehidupan, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, imunisasi, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, hingga peningkatan keterampilan dan produktivitas penduduk usia kerja.

“Ke depan, tata kelola, metodologi, dan kualitas data IMM akan terus disempurnakan agar pengukuran semakin akurat, konsisten, dan relevan dengan dinamika pembangunan Indonesia. Penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga serta pengembangan kualitas dan ketersediaan data menjadi bagian penting dalam memastikan IMM dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan berbasis bukti,” ungkap Pungkas.

IMM kini telah masuk dalam kerangka RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta menjadi rujukan dalam Renstra kementerian/lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hingga dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan nilai nasional baru mencapai 0,562 dan target 0,73 pada 2045, tantangan Indonesia bukan hanya meningkatkan angka indeks, tetapi memastikan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan gizi benar-benar mampu memperkecil kesenjangan serta meningkatkan produktivitas generasi mendatang.