Kemnaker Tambah hingga 19 Balai Vokasi pada 2027, Target Jangkau 1 Juta Orang

Periskop.id - Pemerintah bersiap memperluas jaringan pelatihan kerja dengan menambah 15 hingga 19 balai pelatihan vokasi pada 2027. Ekspansi ini diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penambahan fasilitas tersebut akan meningkatkan jumlah balai pelatihan yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang saat ini berjumlah 40 unit dan terdiri atas Balai Besar, Balai, serta Satuan Pelaksana (Satpel).

"Tahun depan akan nambah sekitar 15-19 balai pelatihan vokasi yang baru. Jadi total nanti kita akan punya sekitar 50-60 balai di Indonesia," ujar Yassierli saat menghadiri pembukaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten, Selasa (1/9/2026).

Penambahan balai menjadi bagian dari target pemerintah untuk memperbesar kapasitas pelatihan hingga sedikitnya 1 juta orang. Pemerintah ingin pelatihan vokasi tidak hanya tersedia di pusat-pusat ekonomi besar, tetapi semakin mudah dijangkau masyarakat di berbagai daerah.

Skill Gap Masih Jadi Tantangan Industri

Ekspansi balai pelatihan dilakukan ketika ketidaksesuaian keterampilan atau skill gap masih menjadi persoalan serius di pasar tenaga kerja Indonesia. Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan, 54% perusahaan yang disurvei di Indonesia menilai kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja sebagai hambatan bagi transformasi bisnis. 

Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan rata-rata global sebesar 63%, tetapi tetap menempatkan persoalan kompetensi sebagai tantangan penting bagi perusahaan. WEF juga mencatat digitalisasi akan menjadi salah satu pendorong terbesar perubahan dunia kerja Indonesia hingga 2030. 

Sebanyak 83% perusahaan di Indonesia memperkirakan perluasan akses digital akan memengaruhi bisnis mereka. Keterampilan seperti AI dan big data, literasi teknologi, kreativitas, jaringan dan keamanan siber diperkirakan semakin dibutuhkan.

Kondisi tersebut membuat Kemnaker mulai meninggalkan pendekatan pelatihan yang berorientasi pada ketersediaan program atau supply-driven menuju sistem demand-driven, yakni pelatihan yang sejak awal dirancang berdasarkan kebutuhan riil perusahaan.

"Melalui pola ini, industri dilibatkan secara aktif mulai dari perancangan kurikulum hingga proses rekrutmen lulusan agar tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar siap pakai," paparnya.

Melalui skema tailored training, perusahaan tidak hanya menerima tenaga kerja setelah pelatihan selesai. Industri juga dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, standar kompetensi hingga proses penyerapan lulusan sehingga keterampilan peserta lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.  Pola tersebut menjadi bagian dari perombakan ekosistem pelatihan Kemnaker untuk meningkatkan peluang lulusan terserap pasar kerja.

Target Pelatihan 2026 Melonjak Jadi 330 Ribu Peserta

Sebelum penambahan balai dilakukan pada 2027, pemerintah tengah mengejar peningkatan besar kapasitas pelatihan sepanjang tahun ini. Kemnaker menargetkan 330.000 orang mengikuti pelatihan vokasi sepanjang 2026. Jumlah tersebut melonjak dari kapasitas awal sekitar 70.000 peserta setelah pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp1,7 triliun untuk program pelatihan vokasi.

Pada Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 saja, sebanyak 12.128 peserta dinyatakan lolos dari lebih dari 30.000 orang yang mendaftar. Mereka mengikuti pelatihan di berbagai daerah dengan durasi sekitar dua minggu hingga dua bulan.

Pelatihan diberikan secara gratis. Peserta juga memperoleh uang saku Rp50.000 per hari serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan program.

Bidang yang menjadi prioritas antara lain welding, green skill, smart operation, agroforestry, kecerdasan buatan dan keterampilan digital, hospitality hingga manufaktur. Bidang-bidang tersebut dipilih untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

7,22 Juta Orang Masih Menganggur

Penguatan vokasi juga berlangsung ketika Indonesia masih memiliki jutaan pencari kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat sekitar 7,22 juta penganggur pada Mei 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berada di level 4,65%, turun tipis 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 4,68%.

Angkatan kerja Indonesia pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja sebanyak 148,19 juta orang. Meski angka pengangguran berangsur turun, persoalan berikutnya adalah memastikan kompetensi pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan transformasi industri.

Tantangan tersebut bahkan lebih terasa di Banten, lokasi peluncuran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4. BPS Banten mencatat TPT provinsi tersebut pada Mei 2026 mencapai 6,48%, masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Pada periode yang sama, angkatan kerja Banten mencapai 6,29 juta orang dengan 5,88 juta penduduk tercatat bekerja.

Vokasi Jadi Jembatan ke Dunia Industri

Gubernur Banten Andra Soni menilai pelatihan vokasi memiliki posisi penting karena dapat menjadi penghubung antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja sesuai standar kompetensi.

"Ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan SDM yang produktif dan berdaya saing," katanya.

Dalam kegiatan yang sama, Andra menekankan, tenaga kerja terampil, kompeten, dan mampu beradaptasi telah menjadi kebutuhan dasar industri. Pemerintah daerah karena itu memandang keberadaan BBPVP Serang sebagai salah satu instrumen pengembangan sumber daya manusia di Banten.

Penguatan pelatihan juga tidak dapat hanya mengandalkan balai pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong fasilitas vokasi milik pemerintah dikolaborasikan dengan pusat pelatihan milik dunia usaha agar kapasitas pelatihan dapat diperbesar.

Dengan rencana penambahan hingga 19 balai pada 2027, tantangan pemerintah berikutnya bukan sekadar memperbesar jumlah peserta. Efektivitas program akan ditentukan oleh seberapa jauh kurikulum mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri serta berapa banyak lulusan yang benar-benar mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, atau menggunakan keterampilannya untuk berwirausaha.