Pasca-Muktamar, NU Didorong Fokus Modernisasi Pesantren ketimbang Politik Praktis

Periskop.id - Kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar ke-35 didorong menggeser perhatian dari politik praktis menuju agenda yang lebih mendasar bagi jutaan warga nahdliyin, yakni modernisasi pesantren, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini dalam catatan reflektif mengenai arah ekonomi-politik NU dan pesantren setelah Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Menurut Didik, pesantren tidak lagi tepat hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan atau basis mobilisasi politik. Dengan transformasi yang berlangsung selama puluhan tahun, pesantren dinilai memiliki modal sosial dan intelektual untuk menjadi penggerak pembangunan di tingkat masyarakat.

“Agenda elit NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia," tuturnya. 

Pandangan itu muncul setelah Muktamar ke-35 NU menetapkan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Gus Kikin ditetapkan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah sebelumnya memperoleh dukungan terbanyak dalam penjaringan calon ketua umum dengan 472 suara.

Modernisasi Pesantren Bukan Gagasan Baru

Didik mengingatkan, upaya menjadikan pesantren sebagai kekuatan pembangunan sebenarnya telah dirintis sekitar empat hingga lima dekade lalu. Saat sebagian besar masyarakat pesantren masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, serta rendahnya keterampilan, ekonom dan pemikir Dawam Rahardjo bersama LP3ES mengembangkan riset dan program advokasi untuk pengembangan pesantren. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga terlibat dalam gagasan tersebut. “Ide dasar modernisasi pesantren, jika berhasil memajukan pesantren maka Indonesia akan maju dan modern.” ujar Didik.

Menurutnya, hasil transformasi tersebut kini sudah terlihat. Masyarakat pesantren mengalami mobilitas sosial yang jauh lebih besar, kelas menengah berkembang, sedangkan jumlah akademisi, doktor hingga guru besar yang lahir dari lingkungan pesantren terus bertambah.

“Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat di pesantren dan banyak doktor dan guru besar tumbuh dari lingkungan pesantren," ujarnya. 

Besarnya ekosistem pesantren juga terlihat dari data Kementerian Agama. Rekapitulasi tahun pelajaran 2024/2025 mencatat terdapat 42.369 pondok pesantren dengan sekitar 2,97 juta santri di Indonesia. Angka tersebut belum memasukkan keseluruhan peserta pendidikan keagamaan Islam di lembaga seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

Data tersebut menggambarkan besarnya potensi pesantren apabila jaringan pendidikan, sumber daya manusia, dan aktivitas ekonominya dikembangkan secara terintegrasi.

Pesantren Diminta Jadi Motor Ekonomi dan Teknologi

Meski mengalami kemajuan, Didik menilai transformasi pesantren belum selesai karena masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat pesantren. Karena itu, lanjutnya, modernisasi pada era sekarang perlu melampaui persoalan pendidikan dasar dan keterampilan yang menjadi perhatian puluhan tahun lalu.

“Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya (konsep community development)," ucap Didik. 

Artinya, pesantren dapat dikembangkan bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat kewirausahaan, pengolahan pangan, inovasi teknologi, koperasi, pengembangan UMKM hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025-2029, pemerintah memasukkan penguatan ekosistem kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha produktif berkelanjutan, pemanfaatan potensi lokal, kewirausahaan, serta penguatan pesantren sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Kementerian Agama juga telah merancang kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk program kemandirian pesantren pada 2026. Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said menekankan pembangunan pesantren tidak dapat hanya dibebankan kepada Kementerian Agama.

"Pesantren bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk mendorong kemandirian,” ujar Basnang.

Bank Indonesia pada 2026 juga melanjutkan program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, penguatan ekonomi pesantren sebagai bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan memperbesar manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat.

NU Diminta Tak Jadikan Nahdliyin Objek Politik

Selain pembangunan ekonomi, Didik menyoroti relasi NU dengan politik praktis. Menurutnya, besarnya jumlah warga dan kuatnya jaringan akar rumput NU seharusnya tidak semata-mata dimanfaatkan sebagai basis suara dalam kontestasi politik.

“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan. Menjadikan NU sebagai obyek politik dan kekuasaan patut dihentikan," kata Didik.

Ia juga mendorong hubungan antara elite NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diarahkan pada agenda yang berdampak terhadap masyarakat, bukan sekadar persaingan atau kepentingan politik jangka pendek.

“Sebaiknya elit NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya,” cetusnya. 

Pandangan tersebut memiliki irisan dengan sikap Gus Kikin sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan NU tetap memiliki peran politik, tetapi orientasinya harus berada pada politik kebangsaan dan kemanusiaan, bukan kepentingan praktis.

“NU tidak bisa lepas dari politik, namun agendanya politik kebangsaan dan kemanusiaan. Hal itu harus melampau segala kepentingan praktis," serunya. 

Dalam kesempatan lain, Gus Kikin juga menegaskan karakter NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi yang dibentuk untuk mengejar kekuasaan politik.

Pendidikan Pesantren Perlu Diperluas

Transformasi berikutnya, menurut Didik, perlu berlangsung dalam sistem pendidikan pesantren itu sendiri. Pembelajaran fikih, Al-Qur'an, dan hadis tetap menjadi fondasi penting, tetapi santri perlu memperoleh ruang semakin besar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan realitas kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, sains, pangan, dan persoalan sosial.

Pendekatan itu disebut berkaitan dengan pendalaman ayat-ayat kauniah, yakni tanda-tanda kebesaran Tuhan yang dapat dipelajari melalui alam dan fenomena kehidupan. “Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal," imbuhnya. 

Penguatan sains dan wawasan global juga sudah masuk dalam arah kebijakan Kementerian Agama. Renstra Kemenag 2025-2029 antara lain mendorong peningkatan daya saing dan internasionalisasi pendidikan pesantren dengan penguatan ilmu keislaman, sains, serta wawasan global.

Dari Penerima Bantuan Menjadi Pelaku Pembangunan

Bagi Didik, besarnya jaringan pesantren dan warga NU, membuat organisasi tersebut sebenarnya memiliki modal pembangunan yang sulit ditandingi oleh banyak organisasi masyarakat lainnya. Tantangannya adalah mengonsolidasikan modal sosial tersebut menjadi kekuatan ekonomi, teknologi dan intelektual yang mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara langsung.

“Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin," ujarnya. 

Dengan kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 yang baru terbentuk, agenda tersebut menjadi salah satu tantangan bagi Gus Kikin dan jajaran NU. Modernisasi pesantren kini tidak lagi semata berbicara tentang menyediakan pendidikan bagi kelompok yang tertinggal, melainkan bagaimana jutaan santri dan puluhan ribu pesantren dapat menjadi pusat mobilitas sosial, kewirausahaan, teknologi, ketahanan pangan, serta pembangunan masyarakat.

Jika transformasi itu berjalan, pesantren berpeluang bergerak dari penerima program pembangunan menjadi salah satu pelaku yang menentukan arah pembangunan Indonesia.