JAKARTA - Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32% terhadap produk Indonesia, selayaknya justru menjadi momen untuk merombak kebijakan impor nasional.

"Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim di Jakarta, Rabu (9/4). 

Oleh karena itu, ia menyampaikan pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk segera merumuskan kebijakan yang proaktif. ia juga mengingatkan agar aturan yang dibuat tidak merugikan ekonomi domestik.

"Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita," imbuhnya. 

Menyikapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tarif tinggi yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat untuk impor barang yang masuk ke negara itu, malah menguntungkan Indonesia, karena tarif yang dikenakan kepada Indonesia yaitu 32%, lebih rendah dibandingkan kompetitor Indonesia di Asia seperti China, Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh.

“Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Kalau itu diketahui investor di pasar mereka enggak panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi, kita enggak usah takut. Kita malah untung.  Kalau begitu strategi negosiasinya seperti apa? Diamkan saja. Tetapi, kita harus waspada, jangan sampai Vietnam dapat 0%. Itu utamanya. Ceteris paribus, kita untung, egggak usah takut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump terus mendorong tarif 104% terhadap banyak barang China, setelah Beijing menegaskan akan membalas kampanye tarif "resiprokal" Trump. Kondisi ini seakan mengisyaratkan perang dagang yang brutal akan bisa dihindari.

"Perang dagang dan tarif tidak memunculkan pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami orang China bukanlah pembuat onar, tetapi kami tidak akan gentar saat masalah datang. Intimidasi, ancaman, dan pemerasan bukanlah cara yang tepat untuk terlibat dengan China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Namun, Trump dan para pejabat tinggi pemerintahan pada Selasa mengisyaratkan AS terbuka untuk membuat kesepakatan yang bisa mengurangi atau menghapus tarif tinggi pada puluhan negara. "Kami melakukannya dengan sangat baik dalam membuat—saya menyebutnya kesepakatan yang disesuaikan, bukan yang sudah jadi, ini adalah kesepakatan yang sangat disesuaikan," kata Trump, Selasa dalam acara energi di Gedung Putih.

Trump masih percaya, China pada akhirnya akan bergabung dengan puluhan negara yang sedang mengupayakan kesepakatan dagang. "China juga ingin membuat kesepakatan, sangat ingin, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Kami menunggu panggilan mereka. Itu akan terjadi!" ucap Trump.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sepakat dengan pernyataan Purbaya. Ia menyebut kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump justru seakan memaksa Indonesia bisa lebih efisien untuk memenangkan pasar dari produk-produk impor. 

“Sebetulnya Pak Presiden Trump sebetulnya membantu kita nih, dia maksa kita supaya kita ramping. Supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, jadi saya benar-benar,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4).

Prabowo menyadari, terkait aturan izin impor, sejauh ini banyak aturan teknis yang justru menjadi hambatan. “Kadang-kadang birokrat birokrat kadang ada saja sudah dikeluarkan Keputusan Presiden dia bikin lagi peraturan teknis, pertek-pertek, apa itu pertek, kadang pertek itu lebih galak dari Keputusan Presiden,” serunya.

Langkah Kongkret
Sebagai langkah konkret, Chusnunia pun mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi arus impor dan memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.

“Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas begitu penting. Kita tidak boleh membiarkan industri dalam negeri kita terpuruk akibat serbuan produk impor,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan dia, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat memicu reorientasi atau perubahan perdagangan global. Menurutnya, negara-negara eksportir besar yang terkena imbas tarif tinggi di pasar AS kini gencar mencari pasar alternatif di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti China dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor. Dengan begitu, akan mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.Asia seperti China, Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh.

“Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Kalau itu diketahui investor di pasar mereka enggak panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi, kita enggak usah takut. Kita malah untung.  Kalau begitu strategi negosiasinya seperti apa? Diamin saja. Tetapi, kita harus waspada, jangan sampai Vietnam dapat 0%. Itu utamanya. Ceteris paribus, kita untung, egggak usah takut,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto pun sepakat dengan pernyataan Purbaya. Ia menyebut kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump justru seakan memaksa Indonesia bisa lebih efisien untuk memenangkan pasar dari produk-produk impor. 

“Sebetulnya Pak Presiden Trump sebetulnya membantu kita nih, dia maksa kita supaya kita ramping. Supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, jadi saya benar-benar,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4).

Prabowo bilang terkait aturan izin impor, menurutnya saat ini banyak aturan teknis yang justru menjadi hambatan.

“Kadang-kadang birokrat birokrat kadang ada saja sudah dikeluarkan Keputusan Presiden dia bikin lagi peraturan teknis, pertek-pertek, apa itu pertek, kadang pertek itu lebih galak dari Keputusan Presiden,” serunya.