JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, China dan Korea Selatan tertarik dengan rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

"Kemarin disampaikan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Cina juga tertarik, Korea juga tertarik, sebenarnya cukup banyak yang tertarik. Cuma mestinya formatnya kita betulkan terlebih dahulu, baru kita bicarakan teknisnya," ujar Dody di Jakarta, Senin (14/4). 

Menurut dia, saat ini kajian mengenai studi kelayakan atau feasibility study Giant Sea Wall masih dalam proses. Dody mengatakan, desain dasar atau basic design terkait Giant Sea Wall sebenarnya sudah ada sebagai bagian dari Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Basic design sebenarnya sudah ada, yang dulu banget, tapi kemudian itu mesti diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman," kata Dody.

Sebagai informasi, NCICD merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Prinsip pembangunan NCICD bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

NCICD bermanfaat untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir rob, serta dan sebagai batas pengembangan daratan di kawasan pesisir. Namun, apabila penurunan permukaan tanah terus berlangsung, pemerintah berencana membangun Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall).

Pemerintah sendiri menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan tanggul pantai atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) di wilayah pesisir DKI Jakarta, guna menanggulangi banjir rob dan penurunan muka tanah.

Sebagai informasi, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik, dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km.

Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Dody Hanggodo menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study). Kajian tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

Bukan Permasalahan Baru
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mengungkapkan, pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall merupakan upaya untuk memitigasi banjir rob kawasan pesisir.

AHY mengatakan, banjir yang terjadi bukanlah permasalahan baru, tetapi solusinya tidak boleh sekadar mengulang pendekatan lama. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall.

“Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun,” ujarnya.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen menjalankan berbagai langkah strategis untuk perlindungan pesisir dan penanganan banjir. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, khususnya di wilayah Jakarta dan pantai utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.

AHY menekankan, solusi yang diambil harus bersifat holistik tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu. Karena itu, Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan inovatif, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Giant Sea Wall.