Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan Compressed Natural Gas (CNG) berukuran 3 kg mulai diproduksi pada Juli mendatang. Gas alam terkompresi itu disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kg bersubsidi sekaligus upaya menekan ketergantungan Indonesia pada impor gas.

Bahlil menuturkan, produksi CNG ukuran rumah tangga tersebut kini tengah memasuki uji coba tahap ketiga. Fokus pengujian terutama menyasar aspek keamanan, mengingat tekanan CNG jauh lebih besar dibanding LPG.

"Sekarang kita lagi uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6).

Sejauh ini, CNG baru tersedia untuk keperluan industri dalam ukuran 12 kg dan 50 kg. Untuk kebutuhan rumah tangga dengan tabung 3 kg, pemerintah masih menghitung matang soal faktor keamanan sebelum benar-benar melepasnya ke pasar.

Salah satu solusi yang tengah diuji adalah pemasangan katup khusus pada setiap tabung. Katup tersebut dirancang untuk mengatur laju gas yang keluar, sehingga diperkirakan mampu menahan potensi ledakan yang risikonya lebih besar dibanding gas LPG biasa.

Desain tabung CNG 3 kg juga disebut bakal disesuaikan agar kompatibel dengan kompor yang sudah ada di rumah tangga. Artinya, masyarakat pengguna LPG 3 kg tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengganti peralatan masak mereka.

"Untuk rakyat kita di bawah yang menggunakan subsidi, itu harus pakai tabung yang 3 kg. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah ini yang kita sekarang lagi uji coba dia pakai katup. Ini yang kita coba. Nanti kompornya tidak perlu diganti," papar Bahlil.

Cadangan gas alam Indonesia pada dasarnya dinilai melimpah. Namun keterbatasan teknologi selama ini membuat potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, sehingga pemerintah masih harus mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dengan kehadiran CNG ukuran rumah tangga, Bahlil berharap ketergantungan pada impor LPG bisa dipangkas secara signifikan. Meski begitu, ia mengakui tidak semua wilayah bisa langsung beralih karena sejumlah daerah tertentu masih memerlukan pasokan LPG.

"Kalau ini mampu kita lakukan, berarti kita bisa menahan impor LPG. Tapi untuk daerah-daerah tertentu masih butuh LPG," tutur dia.