Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Kelompok Kaya, Desil 9-10 Tak Lagi Nikmati BBM Subsidi

Periskop.id - Pemerintah mulai mengkaji skema pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah melakukan rapat internal di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8).

Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem pendukung sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, implementasi pembatasan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat dan masih memerlukan sejumlah persiapan.

“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9–10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya kepada media, Jakarta, Selasa (11/8).

Ia menilai sistem yang dimiliki Pertamina saat ini sudah cukup baik dan berpotensi mendukung pelaksanaan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Namun, pemerintah belum menentukan waktu penerapan maupun besaran potensi penghematan anggaran yang akan diperoleh.

“Sekarang kita lihat sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah ingin memastikan anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, selama ini masih terdapat kelompok masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi BBM, termasuk pengguna Pertalite dari kelompok desil 9 dan 10.

“Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” ungkap Bahlil.

Bahlil berharap dengan melakukan skema pembatasan penggunaan BBM subsidi yang tepat sasaran, pemerintah dapat menghemat anggaran. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” lanjut dia.

Meski demikian, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana membatasi penggunaan Pertalite untuk kendaraan roda dua. Ia menegaskan pembahasan saat ini lebih difokuskan pada perbaikan mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Enggak, sepeda motor enggak dibatasi,” tegasnya.