Bahlil: Pembatasan Konsumsi Pertalite untuk Desil 9-10 Tunggu Data Valid

Periskop.id - Rencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok kesejahteraan atas belum akan langsung diterapkan. Pemerintah masih memeriksa validitas data sebelum memutuskan apakah kelompok desil 9 dan 10 nantinya tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akurasi data menjadi syarat utama agar kebijakan yang dimaksudkan membuat bantuan energi lebih tepat sasaran tidak justru merugikan masyarakat yang seharusnya berhak.

“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Pemerintah saat ini memeriksa ketepatan pengelompokan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi salah satu basis untuk menentukan penerima manfaat.

“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.

Dengan demikian, belum ada keputusan final maupun tanggal penerapan pembatasan Pertalite untuk desil 9-10. Bahlil sebelumnya juga menegaskan selama pembahasan belum menghasilkan keputusan, distribusi Pertalite masih berlangsung seperti biasa.

Apa Itu Desil 9 dan 10?

Istilah desil menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan DTSEN mengelompokkan keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan.

Desil 1 merupakan sekitar 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, kemudian meningkat hingga desil 10 sebagai kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi. Dengan pengertian tersebut, desil 9 dan 10 secara sederhana mencakup dua kelompok teratas dalam pemeringkatan atau sekitar 20% keluarga.

Namun, BPS mengingatkan desil 10 tidak otomatis berarti "orang kaya", begitu pula satu indikator seperti gaji, jenis pekerjaan, kepemilikan kendaraan, atau daya listrik tidak langsung menentukan seseorang masuk desil tertentu.

Pemeringkatan DTSEN menggunakan sejumlah karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan, mulai dari kondisi rumah, sumber air minum, energi memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga disabilitas. Posisi desil juga bersifat relatif dan dapat berubah mengikuti kondisi keluarga maupun pembaruan data.

Hal inilah yang membuat validasi data menjadi krusial sebelum digunakan untuk membatasi akses terhadap Pertalite. DTSEN Volume 2 Tahun 2026 sendiri telah mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. BPS terus melakukan pemutakhiran menggunakan data administrasi dan hasil verifikasi lapangan untuk memperbaiki ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

Purbaya Sebut Desil 9-10 Bisa Diarahkan ke BBM Nonsubsidi

Gagasan pembatasan sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah bertemu Bahlil pada 11 Agustus 2026. Salah satu skenario yang dibahas adalah masyarakat pada desil 9 dan 10 tidak lagi memperoleh akses Pertalite dan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," kata Purbaya.

Purbaya mengatakan penerapannya dapat dilakukan secara bertahap setelah sistem pendukung dinilai siap. "Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujarnya.

Pemerintah juga tengah membenahi DTSEN sembari menyiapkan sistem pembatasan di Pertamina. Pada 26 Agustus, Purbaya kembali menyatakan pekerjaan pada sistem dan perbaikan basis data dilakukan secara paralel. Artinya, skenario desil 9-10 saat ini masih berupa rancangan kebijakan, bukan larangan yang sudah berlaku di SPBU.

Potensi Penghematan Subsidi Energi 10%

Selain ketepatan sasaran, pemerintah melihat pembatasan berpotensi mengurangi beban anggaran. Purbaya memperkirakan, apabila pembatasan pada tahap awal diberlakukan khusus kepada desil 10, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 10% dari anggaran subsidi energi.

“Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya.

APBN 2026 menyediakan anggaran subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, sekitar 65,87% dari keseluruhan anggaran subsidi Rp318,9 triliun.

Jika memasukkan skema kompensasi energi, total dukungan pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun pada 2026. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencantumkan nilai Rp381,3 triliun tersebut sebagai salah satu alokasi belanja prioritas pemerintah.

Secara nomenklatur, Pertalite sendiri termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapatkan kompensasi pemerintah. Sementara BBM yang secara teknis dikategorikan sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) dan diberikan subsidi mencakup Solar serta minyak tanah. Dalam pembahasan kebijakan, istilah "subsidi Pertalite" kerap digunakan secara lebih umum untuk merujuk dukungan pemerintah terhadap harga BBM tersebut.

Konsumsi Pertalite Justru Sedang Naik

Rencana pembatasan menjadi semakin relevan ketika konsumsi Pertalite menunjukkan kenaikan setelah harga Pertamax melonjak. Data BPH Migas menunjukkan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum harga Pertamax naik berada di level 75.795 kiloliter (KL) per hari. Setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni, konsumsi Pertalite meningkat menjadi 82.760 KL per hari.

Pada Juli 2026, penyalurannya kembali melonjak menjadi 85.589 KL per hari, atau naik 12,92% dibandingkan rata-rata sebelum kenaikan Pertamax.

Memasuki Agustus, rata-rata konsumsi Pertalite sedikit turun menjadi 84.368 KL per hari setelah harga Pertamax dikoreksi menjadi Rp15.950 per liter. Meski turun dari Juli, angkanya masih jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum harga Pertamax naik.

“Artinya, kenaikan konsumsi Pertalite yang rata-rata saat ini menjadi 84.368 KL ini memang shifting dari sisi pemindahan semula konsumsi Pertamax menjadi Pertalite,” ucap Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.

Data tersebut menunjukkan selisih harga BBM dapat mendorong sebagian konsumen berpindah dari produk nonsubsidi menuju Pertalite. Kondisi inilah yang menambah tantangan pemerintah untuk menjaga harga terjangkau sekaligus memastikan fasilitas negara dinikmati kelompok yang dianggap berhak.

Bukan Sekadar Memblokir Pemilik Mobil Tertentu

Jika akhirnya diterapkan, skema berbasis desil akan berbeda dengan pendekatan yang hanya menggunakan kapasitas mesin kendaraan sebagai patokan. Dengan DTSEN, pemerintah mencoba melihat kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan semata-mata jenis mobil atau motor yang dimiliki. 

Namun, mekanisme teknis untuk menghubungkan data kesejahteraan dengan sistem transaksi Pertamina belum diumumkan secara rinci. Pemerintah sebelumnya telah mempunyai infrastruktur digital untuk pengendalian BBM. BPH Migas, Korlantas Polri, dan Pertamina Patra Niaga telah mengintegrasikan data kendaraan dalam pengawasan penyaluran Solar dan Pertalite sejak beberapa tahun terakhir.

Tantangan yang kini dihadapi lebih kompleks karena pemerintah harus memastikan data kendaraan, identitas konsumen, dan posisi kesejahteraan dalam DTSEN dapat digunakan secara akurat tanpa menimbulkan salah sasaran.

Karena itu, pesan terpenting dari pernyataan Bahlil adalah bahwa masyarakat desil 9 dan 10 saat ini belum dilarang membeli Pertalite. Kebijakan masih berada dalam tahap kajian dan pemerintah belum mengumumkan kapan pembatasan akan dimulai.

Jika data dinilai cukup valid dan sistem siap, skenario yang sedang dibahas dapat membuat kelompok kesejahteraan teratas beralih ke Pertamax atau BBM nonsubsidi lainnya. Namun sebelum itu terjadi, pemerintah masih harus menjawab persoalan mendasar yang ditekankan Bahlil: memastikan orang yang dibatasi memang benar merupakan kelompok yang semestinya tidak lagi menerima dukungan harga Pertalite.