Konsumsi Pertalite Melonjak Usai Pertamax Naik, Bahlil Hitung Risiko Kuota Jebol

Periskop.id - Lonjakan harga Pertamax mulai mengubah pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Pengguna yang sebelumnya mengisi BBM nonsubsidi tersebut terindikasi beralih ke Pertalite, membuat konsumsi bensin RON 90 meningkat dan berpotensi melampaui kuota penyaluran yang disiapkan sepanjang 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih menghitung seberapa besar tambahan konsumsi Pertalite hingga penghujung tahun.

“Kami tetap menghitung potensi kelebihannya berapa,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Perhitungan menjadi penting setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan perubahan cukup tajam dalam pola pembelian BBM seusai harga Pertamax melonjak pada 10 Juni 2026.

Harga Pertamax saat itu naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter. Pertamax kemudian dikoreksi menjadi Rp15.950 per liter pada 1 Agustus. Dengan harga terbaru tersebut, selisih Pertamax dan Pertalite masih mencapai Rp5.950 per liter.

Konsumsi Pertalite Naik Hampir 13%

Sebelum harga Pertamax naik, BPH Migas mencatat rata-rata penyaluran Pertalite sebesar 75.795 kiloliter (KL) per hari. Setelah penyesuaian harga pada Juni, rata-rata konsumsi meningkat menjadi 82.760 KL per hari atau bertambah 6.965 KL, setara kenaikan 9,19%.

Lonjakannya semakin besar pada Juli. Penyaluran Pertalite mencapai rata-rata 85.589 KL per hari, naik 12,92% atau bertambah 9.794 KL per hari dibanding kondisi sebelum kenaikan Pertamax.

Memasuki Agustus, konsumsi sedikit melandai menjadi sekitar 84.368 KL per hari setelah harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter. Namun, angka tersebut masih sekitar 11,31% lebih tinggi dibanding rata-rata sebelum penyesuaian harga Pertamax.

“Ini agak sedikit menurun karena harga pertamax juga ada koreksi, semula Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Sehingga, konsumsinya untuk pertalite juga turun,” kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.

Data tersebut memperkuat indikasi, kenaikan bukan semata-mata akibat bertambahnya mobilitas masyarakat, melainkan terjadi perpindahan konsumen antarkelas BBM. “Artinya, kenaikan konsumsi Pertalite yang rata-rata saat ini menjadi 84.368 KL ini memang shifting dari sisi pemindahan semula konsumsi Pertamax menjadi Pertalite,” ucap Wahyudi.

Kuota Pertalite 2026 Sebesar 29,27 Juta KL

BPH Migas menetapkan kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 29.267.947 KL untuk 2026, turun dari sekitar 31,23 juta KL pada tahun sebelumnya. Hingga 30 Juni, penyalurannya telah mencapai sekitar 13,96 juta KL atau 47,68% dari kuota tahunan. 

Angka kemudian bertambah menjadi sekitar 18,23 juta KL hingga 20 Agustus 2026, setara 62,28% dari alokasi. Pada 26 Agustus, Wahyudi masih menyebut kondisi kuota relatif terkendali. "Posisi Pertalite juga cukup aman," kata Wahyudi.

Namun, tren konsumsi harian yang tetap jauh lebih tinggi daripada kondisi sebelum kenaikan Pertamax membuat pemerintah kini harus menghitung kembali potensi kebutuhan hingga Desember.

Pertamina juga telah memberikan sinyal adanya risiko penyaluran energi yang melampaui alokasi apabila pola konsumsi berlanjut. “Dengan tren konsumsi saat ini, prognosis kami hingga akhir tahun menunjukkan potensi penyaluran di atas kuota dan tentunya data ini akan terus bergerak dan kami terus berkolaborasi dengan Kepala BPH Migas dan jajarannya,” kata Direktur Keuangan PT Pertamina Mega Satria dalam rapat dengan DPR pada 26 Agustus.

Secara regulasi, Pertalite merupakan JBKP RON 90. Dukungan negara terhadap harga Pertalite berada dalam kerangka kompensasi energi, berbeda dengan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar yang memperoleh subsidi tetap.

Bahlil Pastikan Pertalite Tetap Rp10.000 hingga Akhir 2026

Di tengah risiko kenaikan volume konsumsi, pemerintah memastikan masyarakat tidak akan dibebani dengan kenaikan harga Pertalite hingga akhir tahun. “Apa pun yang terjadi, saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi itu tidak akan kami naikkan sampai dengan Desember 2026, sambil kita melihat perkembangan global,” ujar Bahlil.

Komitmen menahan harga sebenarnya telah disampaikan pemerintah sejak April. Kementerian ESDM menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan harga BBM yang mendapat dukungan pemerintah tetap dijaga hingga akhir 2026 untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah gejolak harga energi global.

Sementara harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax tetap mengikuti perkembangan harga minyak, nilai tukar, serta komponen pembentuk harga lainnya. Konsekuensinya, ketika selisih harga Pertamax dan Pertalite melebar, potensi konsumen turun kelas ke produk yang lebih murah ikut meningkat.

Fenomena tersebut sebenarnya telah diperkirakan sejak sehari setelah harga Pertamax naik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika itu mengatakan sebagian konsumen kemungkinan akan berpindah.

“Kami nggak hitung (potensi tambahan anggaran subsidi). Tapi begini, pasti ada beberapa persen yang pindah, cuma kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” ujar Purbaya pada 11 Juni 2026.

Data BPH Migas dua bulan kemudian menunjukkan perpindahan itu benar-benar terjadi dengan skala yang cukup terlihat.

Pembatasan Pertalite untuk Kelompok Mampu Masih Dikaji

Lonjakan konsumsi terjadi ketika pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan agar penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang dibahas adalah membatasi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, untuk membeli Pertalite. Namun, Bahlil menegaskan kebijakan tersebut belum diputuskan karena pemerintah masih memeriksa validitas basis data.

“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan penerapan kebijakan dengan data yang belum akurat justru berisiko salah sasaran. “Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya memperkirakan pembatasan untuk kelompok ekonomi atas berpotensi menghemat sekitar 10% anggaran subsidi energi. Namun, pemerintah belum mengumumkan jadwal pelaksanaannya.

Beban Subsidi dan Kompensasi Energi Rp381,3 Triliun

Masalah volume menjadi penting karena menjaga harga energi membutuhkan ruang fiskal besar. APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp210,1 triliun untuk subsidi energi. Apabila subsidi digabungkan dengan kompensasi energi, nilainya mencapai sekitar Rp381,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga keterjangkauan BBM, LPG 3 kg, dan listrik.

Tekanan juga datang dari struktur pasokan bensin nasional. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan bensin Indonesia mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Kapasitas produksi domestik sebelumnya sekitar 14,3 juta KL, kemudian bertambah sekitar 5,5 juta KL setelah peningkatan kapasitas Kilang Balikpapan, sehingga kebutuhan impor masih berada di kisaran 20 juta KL.

Karena itu, meningkatnya konsumsi Pertalite bukan hanya persoalan ketersediaan di SPBU. Jika volume akhirnya melampaui kuota, pemerintah harus menentukan langkah untuk menjaga pasokan sekaligus mengelola tambahan beban fiskal.

Untuk saat ini, pemerintah memilih mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter sampai Desember 2026. Perhatian berikutnya berada pada hasil penghitungan Bahlil: seberapa besar perpindahan konsumen dari Pertamax akan mendorong kebutuhan Pertalite melewati kuota 29,27 juta KL, dan apakah pemerintah perlu melakukan penyesuaian alokasi sebelum akhir tahun.