Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi, komisaris, atau sumber dana bagi penguasa. Penegasan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.

Prabowo menjelaskan, prinsip tersebut menjadi dasar pembentukan Danantara sebagai instrumen pengelolaan kekayaan negara. Ia menyebut lembaga tersebut sebagai representasi dana kedaulatan bangsa.

"Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN-BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia mengungkap temuan mengejutkan soal jumlah BUMN yang jauh melampaui perkiraannya sendiri saat mulai menelusuri struktur perusahaan negara. Prabowo menyebut sejumlah BUMN bahkan memiliki lapisan anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

"Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan. Dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan," ujar Prabowo.

Ia mengaku awalnya memperkirakan jumlah BUMN hanya berkisar ratusan, jauh dari angka riil yang ditemukan timnya. Prabowo menyoroti sejumlah BUMN yang dinilainya bekerja tanpa akuntabilitas kepada negara.

"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata 1.074," tegas Prabowo.

Ia menambahkan, sejumlah BUMN tersebut kerap bertindak sesuka hati tanpa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada bangsa dan negara. Prabowo bahkan mengaku tidak memahami bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi selama ini.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," papar Prabowo.

Sebagai respons atas temuan tersebut, Prabowo melontarkan wacana pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut jajaran direksi BUMN bermasalah. Ia menyebut penelusuran berpotensi mundur hingga 30 tahun ke belakang.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegas Prabowo.

Di sisi lain, ia turut membuka opsi pemberian amnesti khusus bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan. Prabowo menyerahkan keputusan akhir soal opsi ini kepada DPR sebagai wakil rakyat.

"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," ujar Prabowo.

Ia bahkan mengaku enggan membeberkan seluruh temuan secara detail karena khawatir memicu kemarahan publik. Prabowo menyoroti banyaknya BUMN tidak produktif yang laporannya diklaim untung padahal sebenarnya merugi.

"Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semua. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu," tegas Prabowo.

Di tengah temuan tersebut, Prabowo melaporkan capaian konkret dari langkah restrukturisasi yang telah dijalankan. Ia menyebut ratusan BUMN sudah resmi ditutup dengan target penciutan lebih lanjut hingga akhir tahun.

"Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," tambah Prabowo.

Ia menyebut langkah ini berpotensi menjadi restrukturisasi korporasi terbesar di dunia dari sisi skala. Prabowo menegaskan hanya BUMN produktif dan bernilai tambah bagi rakyat yang akan dipertahankan ke depan.

"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," tegas Prabowo.

Ia menutup bagian pidatonya soal BUMN ini dengan menegaskan masyarakat kini semakin kritis dan sulit dibohongi terkait praktik penyelewengan. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 digelar menjelang peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus.

"Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua," pungkas Prabowo.