JAKARTA - Maraknya hoaks yang menyebar di masyarakat tidak hanya menyesatkan opini publik, tetapi juga mengancam fondasi penting pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor strategis maritim. Demikian benang merah yang nampak dalam diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta, Jumat (13/6).

Salah satu hoaks yang tengah viral di media adalah isu mengenai kapal JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana yang disebut sebagai milik mantan Presiden Jowo Widodo dan istrinya serta diklaim mengangkut nikel dari Raja Ampat. Narasi ini telah terbukti tidak benar dan secara resmi dinyatakan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Dalam kasus ini, karena isunya murni hoaks maka saya perlu angkat bicara. Hoaks adalah masalah besar Indonesia yang bahkan bisa mengganggu investasi. Bahkan sektor maritim yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo sebagai motor ekonomi nasional pun bisa terganggu karena hoaks seperti ini," kata Algooth Putranto, Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat yang juga dosen komunikasi Universitas Dian Nusantara.

Ia memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana ini jadi contoh nyata bagaimana disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik. Padahal kapal-kapal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi dan istrinya.

"Hal itu juga diverifikasi media bisnis ternama, Bisnis.com yang menelusuri bahwa kapal-kapal itu tidak ada sangkut pautnya dengan mantan presiden," ujar Algooth.

Verifikasi melalui situs pelacakan kapal terpercaya seperti Vesselfinder.com yang dilakukan oleh Kompas.com juga menunjukkan kalau kapal tersebut bahkan beroperasi di Kalimantan, alih-alih di Raja Ampat.

"Jadi isu ini hoaksnya berlapis-lapis sehingga kita patut mengapresiasi Komdigi yang menetapkan isu kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel di Raja Ampat serta milik mantan Presiden Jokowi sebagai hoaks di website kementerian," lanjut Algooth.

Jokowi sendiri sudah secara jelas membantah isu ini.

"Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya," ujar Jokowi seperti dikutip dari berbagai media massa (13/6).

Pembicara lain, Faisal Rachman, Pemimpin Redaksi Periskop.id menyatakan hoaks bisa sangat menghambat realisasi investasi.

"Pernah ada klien dari Tiongkok yang menunda investasi karena menemukan hoaks di industri dan lokasi yang diminatinya saat riset daring, artinya hoaks punya dampak riil pada keputusan bisnis," ungkap Faisal.

Sementara itu Windarto, Ketua KJEJ yang menjadi pembicara ketiga mengatakan media harus terus melaksanakan fungsi verifikasinya.

"Ada media yang hanya mengikuti arus demi klik tanpa niat memverifikasi. Ini ibarat mengail di air keruh, tapi ada juga media yang patut diapresiasi yang menyajikan klarifikasi di tengah isu hoaks ini," ucapnya.

Melalui diskusi ini semua pembicara sepakat hoaks adalah musuh bersama. Penanggulangan isu seperti ini membutuhkan sinergi lintas sektor seperti akademisi, regulator, media, hingga masyarakat. Perlindungan sektor maritim sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari membersihkan ruang publik dari hoaks.

"Langkah klarifikasi yang dilakukan perusahaan kapal serta pernyataan resmi dari Komdigi dan mantan presiden Jokowi menjadi tindakan tepat, sekarang tinggal masyarakat yang harus lebih cerdas memilah informasi," pungkas Algooth.