Erdogan: Israel Ingin Hapus Palestina dari Perhatian Dunia

Periskop.id - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding pemerintahan Israel pimpinan Benjamin Netanyahu berusaha menghapus isu Palestina dari perhatian masyarakat internasional.

Langkah tersebut dinilai memanfaatkan situasi kawasan yang sedang diwarnai konflik dan kekacauan.

Ia menegaskan, upaya penindasan tersebut tidak akan mampu memadamkan perlawanan rakyat. Menurutnya, perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina justru bakal makin kuat di tingkat global.

"Tujuan pemerintah Netanyahu adalah untuk menghapus Palestina dari agenda bersama umat manusia dengan mengambil keuntungan dari kekacauan dan konflik baru di kawasan ini," kata Erdogan saat menggelar konferensi pers bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ankara, Kamis (13/8).

Ia menekankan, Turki bersumpah akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan pendirian negara Palestina. Dukungan tersebut dipastikan tidak bakal surut di tengah tekanan politik kawasan.

Selama ini, Erdogan memang konsisten menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan politik luar negeri Israel. Pemimpin Turki itu menilai serangan di Gaza sebagai tindakan genosida yang melanggar kemanusiaan.

Selain itu, ia menuding Netanyahu menjalankan agenda ekspansi wilayah secara agresif. Langkah berbahaya tersebut dinilai menyasar wilayah Tepi Barat, Lebanon, hingga Suriah.

Di sisi lain, Presiden Mahmoud Abbas menggelar kunjungan diplomatik ke Ankara sejak Selasa (11/8/2026). Pemimpin Palestina itu hadir bersama rombongan pejabat senior, termasuk kepala intelijen dan penasihat diplomasinya.

Kedua pemimpin negara tersebut kemudian menggelar pertemuan bilateral pada Rabu (12/8/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan untuk membahas eskalasi keamanan dan dinamika terbaru di kawasan Middle East.

Abbas menilai dialog bersama pihak Turki berjalan sangat penting dan memberikan hasil bermanfaat. Pembahasan tersebut juga menyentuh agenda politik internal Palestina yang akan segera bergulir.

Bulan lalu, Abbas mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilu legislatif pada 28 November mendatang. Agenda politik tersebut rencananya bakal dilanjutkan dengan pemilu presiden pada awal tahun depan.

Penyelenggaraan pemungutan suara ini menjadi momen bersejarah bagi tatanan politik domestik. Pasalnya, pemilu tersebut menjadi yang pertama digelar setelah vakum selama dua dekade.

Erdogan menyambut positif rencana pesta demokrasi yang telah lama tertunda tersebut. Langkah politik ini diharapkan mampu mendorong proses rekonsiliasi nasional antara faksi Fatah dan Hamas.

"Saya berharap keputusan untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di Palestina setelah sekian lama akan membawa keberuntungan... (and) akan memajukan proses rekonsiliasi," tutup Erdogan.