Bangladesh Protes Myanmar Soal Label Etnis Rohingya

Periskop.id - Pemerintah Bangladesh melayangkan protes resmi kepada Myanmar pada Selasa (18/8) terkait pelabelan etnis Rohingya sebagai "orang Bengali". Dhaka menilai identitas tersebut keliru dan berpotensi mengganjal proses repatriasi lebih dari 1,2 juta pengungsi yang kini menetap di Cox's Bazar.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyampaikan kekhawatiran mendalam atas pernyataan sepihak Myanmar tersebut. Menurut Dhaka, satu-satunya solusi bagi krisis kemanusiaan ini adalah pemulangan warga Rohingya ke Negara Bagian Rakhine secara aman, bermartabat, dan sukarela.

Ketegangan diplomatik ini bermula dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu (15/8) yang menyebut para pengungsi sebagai "orang Bengali". Dalam pernyataan itu, pemerintah junta Myanmar mengklaim baru memverifikasi 308.975 pengungsi sebagai mantan penduduk Rakhine yang memenuhi syarat untuk kembali.

Direktur Jenderal urusan Myanmar di Kemenlu Bangladesh, Md. Toufiq-ur-Rahman, merespons cepat pernyataan tersebut. Ia memanggil Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh, U Kyaw Soe Moe, ke Dhaka guna menyampaikan keberatan resmi pemerintah.

Rahman menegaskan, data yang dipakai Myanmar berasal dari statistik keliru dan tidak mencerminkan jumlah pengungsi sebenarnya. Ia menyebut angka verifikasi yang diklaim Myanmar jauh dari kondisi riil di lapangan.

Selain soal angka, Rahman juga menyoroti persoalan identitas etnis Rohingya. Ia menekankan, Rohingya memiliki identitas sendiri yang secara historis sudah diakui otoritas Myanmar sendiri.

Rahman membantah klaim bahwa Rohingya merupakan kelompok etnis Bengali, yang notabene etnis mayoritas di Bangladesh. Ia mendesak Myanmar menghormati identitas etnis tersebut sebagaimana pengakuan yang pernah diberikan sebelumnya.

Di luar sengketa label, Bangladesh juga mendesak Myanmar mempercepat proses verifikasi sesuai instrumen bilateral yang telah disepakati kedua negara. Dhaka meminta agar anak-anak yang lahir di kamp pengungsian turut dimasukkan dalam skema repatriasi.

Permintaan itu juga mencakup warga yang melarikan diri setelah tindakan keras militer Myanmar pada 2017. Bagi Dhaka, kelompok ini semestinya tetap punya hak yang sama untuk kembali ke Rakhine.

Berdasarkan data badan pengungsi PBB hingga Juli, tercatat lebih dari 1,2 juta warga Rohingya kini menetap di kamp-kamp pengungsian Bangladesh. Mayoritas dari mereka melarikan diri dari kekerasan militer di Myanmar yang dimulai sejak Agustus 2017.

Menanggapi protes Dhaka, Duta Besar U Kyaw Soe Moe menyatakan akan menyampaikan kekhawatiran pemerintah Bangladesh kepada otoritas Myanmar. Hingga kini, proses repatriasi masih terganjal ketidakstabilan keamanan di wilayah Rakhine.