JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui bursa kerja (job fair) yang mulai diadakan rutin setiap bulan di tingkat kecamatan.

“Pada tahun 2024 ada 1.669 pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair. Sementara target di tahun 2025, 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui job fair,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (16/5).

Dia mengatakan, Pemprov DKI sudah berupaya membuat program bursa kerja untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan pengangguran di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 354.496 orang.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina berpendapat, Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja.

Dengan begitu, warga Jakarta yang mendapat pekerjaan lewat bursa mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga.

“Kalau perusahaannya jelas, upah yang didapat setiap bulan juga pasti, stabil. Bukan menerima upah sesuai pencapaian target saja,” kata dia.

Dia juga meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh perusahaan yang ikut dalam bursa kerja memberikan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur DKI Nomor 829 Tahun 2024.

Wa Ode berharap, sosialisasi terkait jadwal bursa kerja lebih digencarkan. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain juga diminta untuk membantu penyebaran informasi melalui platform media sosial masing-masing. Dia berharap program bursa kerja bisa tepat sasaran untuk warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan.

“Masih kurang sosialisasinya. Selain media sosial Disnakertrans, perlu juga SKPD lain bantu menginfokan. Bahkan RT/ RW juga harus membantu,” kata Wa Ode.

Ikut Pelatihan
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mengimbau bagi warga yang belum bekerja, untuk bisa mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).

"Kalau memang belum dapat pekerjaan, pemilik KTP DKI bisa kita latih di PPKD dan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI)," kata Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi (DTKTE) DKI Jakarta Hari Nugroho saat pembukaan bursa kerja tahap I di GOR Cilandak Barat, Jakarta Selatan, akhir April lalu.

Ia menyebutkan, nantinya para peserta yang terdaftar akan dilatih selama satu hingga tiga bulan agar bisa kompeten sesuai bidangnya.

"Pelatihan sampai mendapatkan Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang menjadi modal adik-adik untuk bisa melamar ke perusahaan," jelasnya. Adapun salah satu program dari PPKD yakni mobile training unit (MTU) yang dikerahkan untuk berkeliling ke sejumlah kelurahan yang ada di Jakarta.

MTU memiliki banyak pelatihan yakni operator, teknisi komputer, tata busana, tata rias, tata boga, motor hingga reparasi pendingin ruangan (AC).

"Begitu 20 hari, mereka bisa langsung bekerja secara wirausaha. Misalnya menjadi reparasi AC. Keahlian ini diperlukan karena AC itu per rumah pasti perlu," ucapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan pelatihan melalui MTU untuk membawa pelatihan langsung ke lokasi warga yang membutuhkan dan lokasinya tak terjangkau.

Kehadiran MTU diharapkan dapat menjangkau wilayah khususnya pada tingkat kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Pada 2025, sebanyak 52 unit MTU telah disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang terdiri dari operator komputer, teknisi komputer, desain grafis, tata busana, tata rias, tata boga, sepeda motor, pendingin ruangan dan las listrik. Sekadar informasi, Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat sekitar 7,8%.