JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyerap aspirasi perwakilan massa ojek online (ojol) melalui audiensi yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) di sela aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta.
Mengutip Antara, Selasa (20/5) audiensi berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB dan mempertemukan para perwakilan pengemudi ojol dari berbagai asosiasi dengan Kemenhub guna menyampaikan aspirasi dan tuntutan utama mereka.
Aan Suhanan menjelaskan inti dari pertemuan tersebut adalah menyerap seluruh aspirasi yang telah disampaikan mitra pengemudi ojol secara langsung, untuk kemudian dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
"Intinya kita menyerap aspirasi mereka, teman-teman dari mitra, kita serap. Tentu kita akan bahas berikutnya," kata Dirjen Hubdat ditemui seusai audiensi tersebut.
Dia menyebutkan beberapa tuntutan yang diangkat mencakup permintaan penyesuaian tarif ojek online, potongan maksimal 10% oleh aplikator, serta kenaikan tarif untuk layanan pengantaran barang dan kurir.
Menanggapi permintaan tersebut, Aan menyatakan semua tuntutan akan dibahas lebih lanjut karena menyangkut banyak variabel yang harus dikaji sebelum diambil keputusan final oleh pemerintah. Ia juga mengatakan kemungkinan Kemenhub akan menghadiri sebagai pendamping dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi V DPR RI yang akan mengundang pihak aplikator dan perwakilan ojol dalam forum lanjutan pembahasan tuntutan para pengemudi secara menyeluruh.
Suasana audiensi berlangsung cair dan penuh komunikasi terbuka, bahkan sempat diselingi tawa dan senyum antara perwakilan Kemenhub, aparat kepolisian, dan perwakilan massa ojol.
"Suasana cair dong, kita dengan Pak Kapolres kita ketawa-ketawa, kita senyum," ucapnya.
Aspirasi dari 23 elemen termasuk daerah telah dicatat Dirjen Perhubungan Darat untuk dibahas lebih teknis oleh Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat. Beberapa tuntutan ojol menjadi perhatian serius Kemenhub, dan seluruh pihak termasuk aplikator dan perwakilan mitra dijadwalkan hadir dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (21/5).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Online Indonesia (Sepoi) Einstein Dialektika mengatakan hasil audiensi menyepakati perlunya revisi regulasi seperti Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019.
Selain itu, Einstein menyebutkan pembahasan tarif, potongan harga, serta regulasi transportasi daring menjadi bagian dari poin yang akan dibahas ke depan.
"Tentang PM 12 (Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019), terus tentang tarif, juga akan membuat regulasi tentang transportasi online," kata Einstein.
Usai adanya audiensi tersebut, perwakilan massa aksi kembali ke rekan-rekannya dan nampak para pengemudi ojek online yang berunjuk rasa berangsur-angsur meninggalkan kawasan Patung Kuda Jakarta, sekitar pukul 17.45 WIB.
Dalam demo besar-besaran pada 20 Mei 2025, para pengemudi ojek online (ojol) menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan dan regulasi industri transportasi daring. Berikut beberapa tuntutan utama mereka;
- Penurunan potongan aplikator menjadi maksimal 10% dari pendapatan pengemudi, karena saat ini potongan bisa mencapai 50% atau lebih, jauh melebihi batas maksimal 20% yang diatur dalam regulasi.
- Penghapusan skema tarif murah seperti "aceng", "slot", "hemat", dan "prioritas", yang dianggap merugikan pengemudi dengan menekan pendapatan mereka.
- Pemberian jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta perlindungan bagi pengemudi perempuan dan disabilitas.
- Penolakan merger Grab dengan Gojek Tokopedia, karena dikhawatirkan akan menciptakan monopoli yang merugikan pengemudi.
- Penyediaan fasilitas kerja seperti shelter, jaket, helm, tas, serta biaya operasional (bensin, pulsa, paket data, parkir, servis kendaraan) oleh perusahaan platform.