BI Alihkan Fokus dari Stabilisasi Rupiah ke Ekonomi Domestik, Ini Dampaknya

Periskop.id - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI-Rate di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2026 bukanlah kejutan bagi pasar karena telah sesuai dengan ekspektasi.

Menurut Fakhrul, hal yang lebih penting dari keputusan tersebut justru terlihat dari perubahan arah komunikasi BI. Setelah beberapa bulan berfokus pada stabilisasi rupiah dan pemulihan kepercayaan pasar, BI dinilai mulai mengurangi penekanan terhadap penguatan nilai tukar dan mengarahkan perhatian pada bagaimana stabilitas yang telah terbentuk dapat mendorong perekonomian domestik.

"Kalau kita membaca perjalanan kebijakan BI sejak Mei hingga Juli, fokus utamanya adalah stabilisasi. Fokusnya adalah memulihkan kredibilitas kebijakan, menjaga stabilitas rupiah, memperkuat neraca eksternal, dan menarik kembali capital inflow. Menurut saya, fase tersebut sebagian besar sudah berhasil dicapai," ujar Fakhrul dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/8).

Ia melihat perubahan tersebut tercermin dari berkurangnya penekanan BI terhadap penguatan rupiah dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan BI mulai lebih nyaman dengan stabilitas nilai tukar yang telah terbentuk dan bersiap memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas ekonomi.

"Kalau beberapa bulan lalu fokus komunikasi BI adalah bagaimana menarik modal masuk dan memperkuat stabilitas rupiah, sekarang saya melihat fokusnya mulai bergeser pada bagaimana stabilitas yang sudah terbentuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik," jelasnya.

Fakhrul menyebut perubahan tersebut sebagai transisi penting dalam siklus kebijakan moneter Indonesia. Perhatian pasar kini dinilai tidak lagi semata-mata tertuju pada price of money seperti BI-Rate, imbal hasil, dan selisih suku bunga, tetapi mulai bergeser pada flow of money atau bagaimana likuiditas dapat mengalir ke sektor-sektor produktif.

"Pertanyaannya bukan lagi berapa tinggi suku bunga yang dibutuhkan untuk menarik modal asing, tetapi bagaimana likuiditas yang sudah berhasil dikumpulkan dapat ditransmisikan kembali ke perekonomian," ujar Fakhrul.

Menurutnya, stabilisasi bukan merupakan tujuan akhir kebijakan, melainkan fondasi untuk mendorong pertumbuhan. Setelah stabilitas terbentuk, tantangan berikutnya adalah memastikan kondisi tersebut diterjemahkan menjadi likuiditas yang lebih sehat, penyaluran kredit yang efektif, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Di sisi lain, Fakhrul menyoroti penekanan BI terhadap peran stimulus fiskal dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Dalam RDG Agustus, BI dinilai secara eksplisit mengapresiasi kontribusi konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sini, Fakhrul juga menyoroti perubahan bahasa yang digunakan BI dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dalam RDG Agustus, BI secara eksplisit menyampaikan dan memberi apresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah, yang memberikan dampak positif.

"Artinya BI melihat hal yang sama dengan yang selama ini terlihat dalam berbagai data ekonomi, yaitu pertumbuhan masih relatif government-driven. Pemerintah berhasil menjadi penyangga ekonomi, tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sektor swasta harus kembali menjadi motor pertumbuhan," tutur Fakhrul.

Fakhrul menilai kondisi tersebut menjadi tantangan berikutnya bagi perekonomian Indonesia. Pelemahan PMI manufaktur pada Juni, menurutnya, menunjukkan perlunya penguatan kembali investasi dan aktivitas sektor riil.

"Pada akhirnya pemerintah tidak bisa sendirian mendorong ekonomi. Manufaktur, investasi swasta, pasar modal, dan sektor produktif lainnya harus kembali menjadi mesin pertumbuhan yang lebih dominan," tutupnya.