JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyatakan siap untuk memfasilitasi warga Palestina, jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengevakuasi warga Palestina ke Tanah Air.

"Baznas siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi perawatan dan pendidikan bagi anak yang terluka, yang sakit dan yatim. Sekarang ini juga cukup banyak yang mendapat perawatan di Mesir dan Yordania," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Kamis (17/4).

Noor menegaskan, pihaknya mendukung niat baik Presiden Prabowo Subianto melakukan evakuasi sementara bagi sebagian warga Gaza (Palestina) yang terluka, yatim piatu, serta yang mengidap penyakit lainnya akibat agresi yang masih terus berlangsung di wilayah tersebut.

"Informasi dari Tim Baznas memang banyak yang harus ditolong. Kalau tidak ditolong segera, mereka bisa mati karena tidak ada perawatan dan obat-obatan," lanjutnya.

Noor menegaskan, Baznas tidak melihat evakuasi tersebut mengikuti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menginginkan warga Gaza mengungsi dan tinggal di luar Gaza. "Kita perlu membedakan antara evakuasi dengan relokasi. Evakuasi bersifat sementara dan harus dikembalikan setelah sembuh," tegasnya.

Singkatnya, kata Noor, setelah mereka sembuh dan situasi memungkinkan, mereka akan dikembalikan ke Gaza. “Kekhawatiran evakuasi untuk sebagian warga Gaza, yakni sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 orang, yang disamakan dengan relokasi tentu harus ditepis karena jumlah warga Gaza itu tidak kurang dari 2,2 juta orang," lanjut Noor.

Menurut Noor, para pengungsi Palestina di Mesir maupun di Yordania juga sangat membutuhkan pertolongan, sebab banyak yang dirawat di rumah sakit, namun kapasitasnya tidak mencukupi. Oleh karena itu ia menilai evakuasi resmi ke Indonesia menjadi langkah strategis.

Ia menambahkan, proses evakuasi dan pengembalian ke Gaza harus dilakukan secara resmi melalui jalur diplomatik, demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengungsi. Untuk itu perlu segera dilakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

"Termasuk rumah sakit di Mesir yang setiap hari menerima pasien baru dari Gaza. Banyak dari mereka masuk secara tidak resmi. Maka dari itu, apabila evakuasi ini dilakukan secara resmi, pengembaliannya ke Gaza juga harus melalui jalur resmi," kata Noor.

Intinya, kata Noor, Baznas siap mendukung penuh proses evakuasi untuk sebagian warga Gaza. Termasuk jika diminta untuk membantu perawatan para pengungsi.

"Kalau diminta Baznas siap ikut serta. Kami punya pengalaman dan mitra yang cukup untuk membantu secara logistik maupun kemanusiaan," ucap Noor Achmad.

Seribu Warga Gaza

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri mengaku Tengah menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait soal rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.

"Apa pun perintah dari Presiden kepada Kemenhan atau TNI, kami siap mengeksekusi," kata Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas.

Dalam rencana evakuasi warga Gaza, dirinya menuturkan, perlu adanya pertimbangan mengenai kebijakan luar negeri, sehingga kementerian yang akan memimpin wacana itu merupakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Dengan demikian, kata dia, nantinya Kemenlu akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lantaran keputusan evakuasi warga Gaza tidak diputuskan oleh Indonesia secara sepihak.

"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja. Kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah," tuturnya.