Pemerintah Perlu Perkuat Penyaluran Beras SPHP Guna Redam Lonjakan Harga
Pengamat pertanian Khudori meminta pemerintah memperkuat operasi pasar beras SPHP dan percepat bantuan pangan guna meredam lonjakan harga.
Periskop.id - Pengamat pertanian Khudori menilai pemerintah perlu menguatkan operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut dipandang krusial untuk menahan lonjakan harga beras yang berlangsung selama tujuh bulan berturut-turut sepanjang 2026.
Ia menjelaskan, intervensi beras SPHP sebaiknya diprioritaskan untuk wilayah yang mencatatkan kenaikan harga paling tajam.
“Wilayah-wilayah dengan harga beras tinggi, seperti mayoritas daerah zona II dan III di timur Indonesia, bisa menjadi sasaran. Wilayah tersebut bisa di-'bom' beras SPHP. Berapa pun kebutuhan, beras dipenuhi,” kata Khudori di Jakarta, Kamis (13/8).
Menurutnya, evaluasi terhadap mekanisme distribusi SPHP juga mendesak dilakukan agar jangkauan pasar semakin efektif.
Ia menyebutkan, pasokan beras SPHP yang didominasi kelas medium memiliki keterbatasan dalam meredam harga secara menyeluruh. Hal itu disebabkan sebagian konsumen tetap memilih beras premium maupun varietas lain.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ia memaparkan harga beras di tingkat penggilingan, grosir, hingga konsumen terus melaju sejak awal tahun.
Pada Juli 2026, harga beras di tingkat penggilingan tercatat melonjak 0,94% secara bulanan, sementara tingkat grosir dan konsumen masing-masing naik 0,41% dan 0,49%.
Tren kenaikan tersebut berlanjut pada pekan pertama Agustus 2026, di mana rata-rata harga beras konsumen menyentuh Rp15.545 per kilogram.
Angka itu naik 0,16% dibanding Juli 2026 sekaligus melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona I untuk beras medium sebesar Rp13.500 per kg dan premium Rp14.900 per kg.
Ia menegaskan, tekanan harga ini terus terjadi meski stok beras pemerintah di gudang Perum Bulog tergolong melimpah hingga mencapai 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026.
Sebanyak 1,4 juta ton beras tercatat telah disalurkan melalui program SPHP dan bantuan pangan sepanjang Januari hingga Juli 2026, merujuk data Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Secara khusus, Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran beras SPHP telah menembus 610.932 ton sejak Maret hingga 9 Agustus 2026.
Ia menambahkan, percepatan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 harus segera dieksekusi pemerintah agar dapat langsung memberikan dampak penstabilan harga.
“Bantuan pangan beras tiga bulan, Juli hingga September 2026, harus dieksekusi cepat,” tutup Khudori.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan beras dengan mengeklik tautan.
Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.