Prabowo Sentil Kemenkeu dan Bakamla soal Masih Maraknya Penyelundupan

Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menyinggung Kementerian Keuangan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) soal maraknya kasus penyelundupan yang masih terjadi. Sindiran ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.

Prabowo menyampaikan hal ini tak lama setelah menyoroti dugaan keterlibatan aparat dalam operasional tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia meminta Kementerian Keuangan turut mengusut persoalan di sektor cukai.

"Tapi Menteri Keuangan usut biaya cukai juga," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Ia melanjutkan dengan menyoroti kinerja Bakamla dalam mengawasi jalur penyelundupan di wilayah perairan Indonesia. Prabowo mempertanyakan mengapa praktik penyelundupan masih marak terjadi meski pengawasan seharusnya menjadi tugas utama lembaga tersebut.

"Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" ujar Prabowo.

Ia menegaskan sindiran tersebut bukan bermaksud mencari kesalahan, melainkan sebagai dorongan agar institusi terkait bekerja lebih optimal. Prabowo menyebut jajaran di kedua lembaga tersebut tetap merupakan bagian dari keluarga besar bangsa.

"Saudara-saudara enggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran," tegas Prabowo.

Ia menegaskan penindakan terhadap penyelewengan tidak bisa lagi ditawar di tengah pengawasan masyarakat yang semakin ketat. Prabowo menyebut masyarakat kini memiliki akses informasi yang membuat mereka lebih kritis terhadap kinerja aparat.

"Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter," tambah Prabowo.

Pernyataan ini menjadi rangkaian kritik Prabowo terhadap sejumlah lembaga negara yang dinilainya perlu membenahi fungsi pengawasan masing-masing. Sebelumnya ia juga menyinggung dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri dalam operasional tambang ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo menegaskan seluruh kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong perbaikan kinerja lembaga negara, bukan semata mencari kesalahan pihak tertentu. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 digelar menjelang peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus.