Sidang Tahunan MPR RI: Indonesia Tegaskan Dukungan Kepada Palestina, Serukan Penghentian Perang

Periskop.id - Ketua MPR Ahmad Muzani kembali meneguhkan dukungan kepada Palestina dan menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan kawasan lainnya di dunia. Ia menyebut, Indonesia mendorong untuk mengendepankan diplomasi antar negara yang berseteru.

“Sidang Majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa,” ujarnya, di acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurutnya, dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri, lanjutnya, mengalami pahitnya penjajahan perang. Karena itulah Indoensia tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. 

“Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina,” tuturnya. 

Muzani menjelaskan, kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayah, melindungi rakyat, serta mengelola kekayaan berdasarkan kepentingan nasional. Ia mengutip ungkapan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo soal prinsip hubungan luar negeri Indonesia.

"Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," kata Muzani

Konstitusi Indonesia, lanjutnya, memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. “Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” imbuhnya. 

Penghentian Perang di Kawasan Timur Tengah

Ia menyebut, serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. “Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya,” tegasnya. 

Ia melanjutkan, diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. “Dunia tidak membutuhkan perang. Dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai,” serunya. 

Muzani menuturkan, perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini ia menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei

“Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani,” cetusnya.  

Untuk diketahui, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikanan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, siding hari ini dihadiri 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. “Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan Pasal 281 ayat satu tata tertib DPR serta Pasal 256 ayat lima tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka,” ujarnya.