DPR Minta Kesejahteraan Nakes Jadi Prioritas Sebelum Ambulans Udara

Periskop.id - Komisi IX DPR RI menyambut baik inisiatif pengadaan ambulans udara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Parlemen tetap mengingatkan pemerintah untuk mematangkan perencanaan sebelum program itu diluncurkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan, penambahan layanan kesehatan publik semacam itu harus dibarengi kesiapan infrastruktur medis dan sumber daya manusia yang matang. Menurutnya, penyelesaian tunggakan insentif dan tunjangan tenaga kesehatan (nakes) di daerah mesti jadi prioritas lebih dulu.

"Tentu kita menyambut baik apapun bentuk tambahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Tetapi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah perencanaannya harus dilakukan dengan baik, dengan matang sebelum program ini dijalankan," kata Charles di Kompleks Parlemen, dikutip Sabtu (15/8).

Charles menyoroti persoalan mendasar di sektor kesehatan yang hingga kini dinilai belum tuntas, terutama soal kesejahteraan tenaga medis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah. Ia mengungkapkan, banyak keluhan masuk ke Komisi IX terkait pemotongan hak hingga penunggakan tunjangan nakes selama berbulan-bulan.

"Banyak keluhan dari teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis, khususnya yang berstatus ASN di berbagai daerah. Mereka mengeluhkan bahwa tunjangan dan insentif mereka selama beberapa bulan terakhir tidak dibayarkan seperti sebelumnya. Ada yang dipotong 20%, dipotong 50%, bahkan ada yang sudah 7 bulan tidak mendapatkan tunjangan sama sekali," jelas Charles.

Atas dasar itu, Charles menilai pemerintah semestinya mendahulukan pembenahan hak para tenaga kesehatan sebelum memperluas cakupan layanan operasional. Perbaikan layanan untuk masyarakat, menurutnya, bisa menyusul setelah kesejahteraan nakes membaik.

"Sehingga menurut saya prioritas utama adalah memperbaiki dulu kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kalau kesejahteraannya sudah baik, sambil berjalan kita perbaiki juga dan kita tambah layanan untuk masyarakat," tegasnya.

Charles mengungkapkan, Kementerian Kesehatan sejauh ini belum pernah memaparkan konsep maupun kajian teknis ambulans udara dalam rapat-rapat kerja bersama Komisi IX. DPR akan mendalami wacana tersebut dalam agenda rapat mendatang guna menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi anggaran.

"Dalam rapat-rapat dengan kami di Komisi IX, kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan juga belum pernah menyampaikan ide atau wacana ini. Jadi ini sesuatu yang baru saja saya dengar hari ini. Kita punya peran untuk bisa memastikan bahwa program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik dengan melakukan evaluasi, kritik terhadap program-program tersebut," ungkap Charles.

Rencana ambulans udara ini sebelumnya diumumkan langsung oleh Prabowo. Armada berupa helikopter dan pesawat perintis kecil disiapkan untuk mempercepat evakuasi medis darurat di wilayah terpencil, sungai, maupun pulau-pulau terluar yang sulit diakses jalur darat.

"Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam pidatonya di Sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI, Prabowo menegaskan perlunya langkah inovatif nonkonvensional, termasuk memobilisasi tim dokter terbang, guna menekan angka kematian ibu melahirkan serta menyelamatkan warga yang sakit keras di lokasi bencana.

"Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana," ujar Prabowo.