Periskop.id - Usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar penderita tuberkulosis atau TBC menjadi salah satu kelompok penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapat catatan dari Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Kementerian Kesehatan mengkaji ulang rencana tersebut sebelum diterapkan.
Charles menilai intervensi gizi untuk kelompok rentan, termasuk penderita TBC, pada dasarnya perlu didukung. Namun, ia mempertanyakan apakah program MBG merupakan skema yang paling tepat untuk menjangkau pasien TBC.
"Pada prinsipnya saya setuju dengan adanya intervensi gizi buat masyarakat rentan, termasuk yang apa penderita penyakit TBC. Tetapi apakah tepat memberikan MBG kepada penderita TBC? Saya rasa ini perlu dikaji kembali," kata Charles ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).
Menurut Charles, pemberian MBG kepada pasien TBC tidak sederhana dari sisi teknis. Salah satu persoalan yang ia soroti adalah belum tentu ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dekat dengan tempat tinggal penderita TBC.
Di luar itu, Charles juga mengingatkan TBC merupakan penyakit menular, sehingga perlu ada kajian rinci soal mekanisme penyaluran makanan, pengembalian wadah makanan, hingga keamanan bagi penerima manfaat lain.
"Ompreng yang dipakai itu apakah nanti dikembalikan ke SPPG dan digunakan kembali? Atau nanti malah bisa menularkan kepada penerima manfaat lainnya yang bukan penderita TBC," imbuhnya.
DPR: Jangan Semua Masalah Diselesaikan Lewat MBG
Charles menyarankan Kemenkes mencari mekanisme yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi penderita TBC. Menurut dia, Kemenkes bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan memanfaatkan jaringan puskesmas.
"Ada cara-cara lain yang lebih tepat untuk bisa melakukan intervensi gizi kepada penderita TBC. Jangan semua-semua MBG," ucapnya.
Pernyataan ini menjadi kritik penting terhadap kecenderungan memasukkan banyak kelompok sasaran ke dalam program MBG. Bagi Charles, pemenuhan gizi pasien TBC memang penting, tetapi jalurnya perlu sesuai dengan karakter penyakit, kondisi pasien, dan kesiapan sistem layanan kesehatan.
Penderita TBC tidak sama dengan penerima manfaat MBG di sekolah atau kelompok sasaran berbasis lokasi yang mudah dipetakan. Pasien TBC tersebar di rumah, puskesmas, rumah sakit, dan komunitas.
Mereka juga menjalani pengobatan panjang yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara berkala. Karena itu, jika intervensi gizi dilakukan, skemanya perlu lebih dekat dengan sistem kesehatan, bukan hanya sistem dapur MBG.
Menkes Usulkan TBC Masuk Penerima MBG
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita TBC masuk sebagai kelompok penerima manfaat MBG. Menurut Budi, pemenuhan gizi dapat membantu mempercepat pemulihan pasien dan menekan risiko kematian.
"Penderita TBC diobati selama enam sampai 12 bulan, itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah sehingga kalau dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya dan itu menyelamatkan nyawa karena TBC itu mematikan," ucapnya.
Budi mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengenai wacana tersebut. Menurutnya, MBG dapat membantu memecahkan beberapa masalah kesehatan jika sasaran penerima manfaat dibuat lebih fokus.
"Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nanik, kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG. 'Targetnya ke siapa aja?' dia tanya ke saya. Saya bilang, 'Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan'," kata dia.
Budi menyebut ada empat kelompok yang rawan terhadap masalah kekurangan gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita di bawah lima tahun, dan penderita TBC. "Kalau empat target ini kecukupan gizinya dipenuhi, masalah kesehatan kita akan turun drastis. Buktinya, itu sudah ada di jurnal-jurnal internasional," tuturnya.
Gizi Penting untuk Pemulihan TBC
Secara medis, usulan Menkes memiliki dasar yang bisa dipahami. Pasien TBC sering mengalami penurunan berat badan, lemah, kehilangan nafsu makan, mual akibat obat, dan penurunan daya tahan tubuh. Pengobatan TBC juga membutuhkan waktu panjang, biasanya minimal enam bulan dan bisa lebih lama pada kondisi tertentu.
Nutrisi yang cukup dapat membantu tubuh pasien lebih kuat menjalani pengobatan. Asupan protein, energi, vitamin, dan mineral berperan dalam mendukung perbaikan jaringan, menjaga imunitas, dan membantu pemulihan.
Sebelumnya, dokter gizi klinik Ida Gunawan menjelaskan, penanganan TBC tidak cukup hanya dengan obat. "TBC itu membutuhkan bukan sekedar terapi obat-obatan, tapi juga modifikasi gaya hidup. Perbaikan pola sanitasi, pola istirahat dan aktifitas, serta pola makan adalah bagian supportive yang tidak bisa dilepaskan. Malnutrisi sendiri menjadi momok yang bisa memperburuk kondisi pasien TBC dan bisa meningkatkan angka kematian,” jelas dr. Ida Gunawan, MS, Sp.GK.
Ia juga menjelaskan pentingnya protein dan mikronutrien bagi pasien TBC. "Diet yang berfokus pada perbaikan jenis dan jumlah protein, membantu meningkatkan masa otot dan imunitas pasien TBC. Tak kalah penting pula, peran mikronutrisi seperti vitamin C, D, E, dan mineral, seperti selenium dan zinc juga berpengaruh pada fungsi paru dan membantu proses pemulihan," kata dia.
Artinya, perdebatan utama bukan apakah pasien TBC membutuhkan dukungan gizi atau tidak. Hampir semua pihak sepakat gizi penting. Yang diperdebatkan adalah apakah MBG menjadi kanal paling aman, efektif, dan tepat untuk menyalurkan bantuan gizi tersebut.
Indonesia Masih Darurat TBC
Usulan ini muncul di tengah masih besarnya beban TBC di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia masih menjadi negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India.
Berdasarkan Global TB Report 2024, diperkirakan ada sekitar 1,09 juta kasus TBC di Indonesia dan 125 ribu kematian setiap tahun. Angka itu setara dengan sekitar 14 kematian per jam.
Pada 2024, sekitar 885 ribu kasus TBC ditemukan di Indonesia. Kasus tersebut terdiri atas sekitar 496 ribu laki-laki, 359 ribu perempuan, dan 135 ribu anak usia 0-14 tahun.
Data ini menunjukkan TBC bukan masalah kecil. Penyakit ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga isu kesehatan masyarakat karena menular melalui udara saat pasien TBC aktif batuk, bersin, atau berbicara, terutama jika belum menjalani pengobatan efektif.
Karena itu, setiap kebijakan untuk pasien TBC harus mempertimbangkan dua aspek sekaligus: pemulihan pasien dan pencegahan penularan.
Risiko Teknis Harus Dijawab
Kekhawatiran Charles soal ompreng dan SPPG perlu dibaca sebagai peringatan, program gizi untuk pasien TBC harus memiliki standar operasional khusus.
Secara umum, TBC lebih dikenal menular melalui udara, bukan melalui alat makan. Namun, tetap ada persoalan teknis yang perlu dipikirkan jika makanan MBG dikirim kepada pasien TBC.
Pertama, bagaimana pendataan penerima dilakukan? Data pasien TBC berada dalam sistem kesehatan dan memiliki aspek kerahasiaan. Tidak semua data pasien bisa dibuka ke dapur atau penyelenggara MBG tanpa perlindungan privasi.
Kedua, bagaimana distribusi dilakukan? Penderita TBC tidak berkumpul di satu lokasi seperti sekolah. Mereka tersebar di rumah masing-masing dan sebagian mungkin sedang menjalani isolasi atau pemantauan.
Ketiga, siapa yang memastikan makanan sesuai kebutuhan gizi pasien? Pasien TBC bisa memiliki kondisi berbeda, seperti diabetes, HIV, gangguan hati akibat obat, atau kondisi kurang gizi berat.
Keempat, bagaimana pengawasan kepatuhan makan dan minum obat? Intervensi gizi akan lebih kuat jika terhubung dengan pemantauan pengobatan, bukan hanya pengiriman makanan.
Kelima, bagaimana mencegah stigma? Jika distribusi makanan membuat identitas pasien TBC mudah diketahui warga sekitar, maka pasien bisa mengalami stigma sosial.
Hal-hal inilah yang membuat pendekatan lewat puskesmas dan dinas kesehatan menjadi lebih masuk akal untuk dikaji.
Puskesmas Bisa Jadi Kanal Lebih Tepat
Saran Charles agar Kemenkes melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas punya alasan kuat. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak penemuan kasus, pengobatan, pemantauan, dan edukasi pasien TBC.
Melalui puskesmas, bantuan gizi dapat disesuaikan dengan status pasien. Tenaga kesehatan juga bisa memantau berat badan, efek samping obat, kepatuhan minum obat, kondisi keluarga serumah, serta risiko penularan.
Kemenkes sebelumnya juga menjalankan pemantauan mingguan untuk penanganan TBC di daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, monitoring rutin antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program TBC berjalan efektif.
“Dengan monitoring secara rutin antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil serta memastikan bahwa penanganan TBC berjalan efektif di seluruh wilayah,” kata Budi.
Pemantauan seperti ini bisa menjadi basis jika pemerintah ingin menambahkan intervensi gizi untuk pasien TBC. Dengan data pasien di puskesmas, bantuan gizi bisa lebih terarah dan tidak harus dipaksakan masuk ke sistem distribusi MBG umum.
MBG Perlu Fokus Sasaran
Menkes menyebut Kepala BGN sedang ingin meningkatkan dan memfokuskan penyaluran MBG. Pernyataan ini relevan karena program MBG memang sedang menjadi salah satu program prioritas nasional dengan skala besar.
Namun, semakin banyak kelompok penerima yang ingin dimasukkan, semakin besar pula beban teknis program. MBG yang awalnya dirancang untuk menjangkau kelompok tertentu dapat menjadi terlalu luas jika semua masalah gizi langsung diarahkan ke program yang sama.
Di satu sisi, pendekatan lintas program memang dibutuhkan. Gizi buruk, stunting, ibu hamil, balita, dan TBC saling berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain, setiap kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda.
Balita membutuhkan makanan sesuai usia dan tahap tumbuh kembang. Ibu hamil membutuhkan asupan tertentu untuk kehamilan. Ibu menyusui membutuhkan dukungan gizi untuk produksi ASI. Pasien TBC membutuhkan makanan yang mendukung pemulihan sekaligus terhubung dengan pengobatan.
Karena itu, jika MBG ingin dipakai sebagai instrumen intervensi kesehatan, maka desainnya harus berbasis risiko dan kebutuhan masing-masing kelompok, bukan sekadar menambah daftar penerima.
Jangan Sampai Pasien TBC Makin Terstigma
Salah satu risiko yang harus diwaspadai adalah stigma. TBC masih sering dipandang negatif oleh masyarakat, padahal penyakit ini bisa diobati dan disembuhkan jika pasien menjalani pengobatan dengan benar.
Jika bantuan makanan kepada pasien TBC dilakukan tanpa desain privasi yang baik, identitas pasien bisa mudah terbuka. Hal ini dapat membuat sebagian pasien enggan menerima bantuan, enggan berobat, atau justru menyembunyikan kondisi kesehatannya.
Dalam program TBC, menjaga kepercayaan pasien sangat penting. Pasien harus merasa aman untuk berobat dan mengikuti pemantauan. Bila intervensi gizi malah membuat pasien merasa dipermalukan atau ditandai di lingkungannya, maka tujuan kesehatan bisa terganggu.
Karena itu, skema bantuan gizi perlu menghormati kerahasiaan pasien. Mekanisme penyaluran bisa berbasis fasilitas kesehatan, paket nutrisi, voucher pangan, atau pendekatan lain yang tidak mengekspos status pasien secara terbuka.
Skema Alternatif yang Bisa Dikaji
Ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan pemerintah selain langsung memasukkan pasien TBC ke MBG reguler. Pertama, bantuan paket nutrisi melalui puskesmas. Pasien TBC yang sedang berobat bisa menerima paket pangan tinggi protein atau suplemen gizi sesuai asesmen tenaga kesehatan.
Kedua, voucher pangan untuk pasien dan keluarga rentan. Skema ini bisa lebih fleksibel karena pasien dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan dan kebiasaan makan keluarga.
Ketiga, integrasi dengan pendamping minum obat. Kader TBC yang memantau kepatuhan pengobatan bisa ikut memastikan pasien mendapat dukungan gizi.
Keempat, intervensi khusus untuk pasien TBC kurang gizi. Tidak semua pasien TBC memiliki kondisi ekonomi dan status gizi yang sama, sehingga prioritas dapat diberikan kepada pasien dengan risiko gizi paling tinggi.
Kelima, kerja sama dengan pemerintah daerah. Dinas kesehatan dapat memetakan pasien, sedangkan dinas sosial atau program pangan daerah dapat membantu dukungan nutrisi.
Skema-skema ini tetap bisa menggunakan semangat MBG, tetapi pelaksanaannya dibuat lebih sesuai dengan tata kelola layanan kesehatan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar