DJP Sita 288 Aset Senilai Rp54 Miliar di Jawa Barat, Kejar Tunggakan Pajak

DJP Jabar sita 288 aset senilai Rp54,06 miliar dalam Pekan Sita Serentak 2026, sebagai langkah penagihan aktif atas utang pajak.

Reporter : Siti Ayu Rachma

Editor : Pipit Ramadhani

Tayang pada : 25 Jun 2026 | 12:59 WIB

Waktu Baca : ±2 menit

Periskop.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III berhasil melakukan penyitaan terhadap total 288 aset dengan nilai taksiran mencapai Rp54,06 miliar.

Keberhasilan ini diumumkan saat pelaksanaan Kick Off Pekan Sita Serentak Tahun 2026 di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, Bogor.

Secara rinci, Kanwil DJP Jawa Barat I melaksanakan penyitaan terhadap 106 aset dengan nilai taksiran Rp12,06 miliar.

Kanwil DJP Jawa Barat II melaksanakan penyitaan terhadap 71 aset dengan nilai taksiran Rp 27,9 miliar. Sementara itu, Kanwil DJP Jawa Barat III melaksanakan penyitaan terhadap 111 aset dengan nilai taksiran Rp14,04 miliar.

Direktur Penegakan Hukum DJP, Samingun merincikan khusus di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II, tindakan penyitaan dilakukan terhadap 43 Wajib Pajak dengan total 71 aset yang terdiri atas alat berat, kendaraan bermotor, logam mulia, perhiasan, rekening bank, tanah dan bangunan, serta uang tunai. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya penagihan aktif guna melunasi utang pajak yang mencapai Rp113,2 miliar.

Samigun menjelaskan Pekan Sita Serentak Tahun 2026 dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak tetap memiliki hak, termasuk mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak, mengajukan permohonan pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP/STP yang tidak benar, dan/atau mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, sebab penagihan aktif hanya ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak dan tidak ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik," kata Samigun dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Ia pun berharap pelaksaan acara tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan secara profesional, terukur, dan berkeadilan.