JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memboyong isu pungutan liar (pungli) destinasi wisata yang sedang jadi sorotan publik akhir-akhir ini dalam sebuah forum komunikasi dengan tema “Penguatan Kebijakan dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

"Itu (pungli) jadi salah satu ya, ketika kita bicara mengenai pelayanan di usaha kita tahu bahwa ternyata soal isu-isu yang menyangkut soal kenyamanan wisatawan," kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dikutip dari Antara, Selasa (27/5).

Rizki mengatakan dengan digelarnya forum itu diharapkan pemerintah terutama Kementerian Pariwisata mendapat banyak masukan dari kementerian/lembaga maupun stakeholders terkait sehingga mendapatkan solusi yang efektif dalam memberantas pungli.

Forum itu juga digelar dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan dalam aspek yang lebih luas terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengomunikasikan pentingnya aspek-aspek pengawasan di dalam perizinan berusaha yang berkaitan dengan pelayanan, usaha hingga aspek-aspek keamanan dan keselamatan berwisata.

"Goals-nya adalah peningkatan daya saing dari usaha tersebut. Jangan sampai malah pengawasan itu membuat daya saingnya berkurang," kata Rizki.

Selain membahas isu-isu terkini yang menjadi perbincangan hangat dalam sektor pariwisata, Rizki menyatakan forum juga mengumpulkan saran-saran dari perwakilan daerah dan pelaku usaha yang bersinggungan dengan standar atau pedoman yang sudah dijalani selama ini.

"Di tengah kondisi di mana daya saing pariwisata, usaha pariwisata kita sedang sangat turun dan juga kapasitas ini kita perlukan untuk mendorong bagaimana pengawasan ini bukan menjadi sesuatu yang malah membebani kepada para pelaku usaha, tapi juga ini malah meningkatkan daya saing dan kapasitas para pelaku usaha," pungkasnya.