JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyerukan agar seluruh pihak saling bekerja sama dan bahu membahu, melawan kehadiran Bank Emok dan pinjaman online (pinjol).

"Ini melawan rentenir. Nah saya kira ini harus sinergi BNI, PNM, BUMDes, Koperasi Merah Putih, baris berbaris bersama menghadapi rentenir," kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Senin (23/6).

Asal tahu saja, Bank Emok sendiri merupakan istilah untuk menyebut praktik pemberian pinjaman uang secara kelompok yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di perdesaan, terutama di Jawa Barat (Jabar).

Muhaimin melanjutkan upaya bersama ini penting dilakukan agar tidak ada lagi ibu-ibu di desa yang tertekan akibat tagihan rentenir yang mematok bunga tinggi. Terlebih, kata dia, para rentenir tersebut kini juga semakin canggih dengan menawarkan pinjaman secara daring atau kerap dikenal sebagai pinjol.

"Supaya tidak ada lagi Ibu-ibu dikejar-kejar rentenir. Rentenir juga sudah mulai naik kelas dari rentenir manual jadi pinjaman online sekarang. Ini juga harus hati-hati, juga kita harus atasi," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna yang telah membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan APBD melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Menurutnya, langkah itu sebagai salah satu solusi agar masyarakat tidak lagi menggunakan Bank Emok apabila memerlukan pinjaman.

Koperasi Merah Putih
Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjaman online (pinjol).

"Negara hadir menyediakan alternatif bagi masyarakat supaya mereka bisa keluar dari jeratan praktik rentenir dan pinjaman online itu," serunya baru-baru ini.

Dia mengatakan hal itu di sela-sela peluncuran percepatan musyawarah desa khusus (musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih oleh desa se-Aceh di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh. Dengan adanya Koperasi Merah Putih, kata dia, masyarakat bisa mempunyai pilihan lain jika menginginkan modal usaha. Koperasi Merah Putih juga ditetapkan bisa melakukan kegiatan simpan pinjam atau pembiayaan mikro.

Menurut dia, selama ini masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk meminjam uang sehingga mereka menghadap ke rentenir serta pinjaman online yang bunganya cukup tinggi. Karena itu, Presiden sudah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa, tujuan dari kopdes, usaha kopdes, serta perbedaan dengan bumDes.

Sesuai dengan ketentuan pada inpres tersebut, maka aktivitas koperasi berupa gerai kantor, warung serba ada, klinik, apotik, pergudangan, logistik, serta gerai simpan pinjam.

"Jadi, negara harus hadir ini, koperasi desa (Koperasi Desa Merah Putih) merupakan wujud kehadiran negara di masyarakat," ujar Ferry Juliantono.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah resmi dibentuk di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Kepala Negara dan sejumlah pejabat terkait di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Ia menjelaskan, program Kopdes Merah Putih terbagi dalam tiga tahapan, yaitu pembentukan, pembangunan dan pengoperasian, serta monitoring dan evaluasi. Menurutnya, tahap pertama telah rampung sesuai target. Kini pemerintah bersiap melangkah ke tahap kedua.

"Pemerintah akan bergerak cepat dan trengginas untuk urusan rakyat. Kami tidak mau main-main. Program Kopdes/kelurahan Merah Putih ini harus kita jaga kredibilitasnya," ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam penguatan ekonomi rakyat dari desa. “Saatnya rakyat membuat sejarah dengan membentuk lembaga usaha rakyat yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” tandasnya.