BNPB Desak 6 Daerah NTT Tetapkan Status Darurat Gempa

Periskop.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak enam kabupaten dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan status darurat usai gempa bermagnitudo 7 mengguncang wilayah tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan status itu jadi syarat mutlak agar pemerintah pusat bisa turun tangan membantu penanganan bencana.

Suharyanto menjelaskan, kepastian status hukum kedaruratan sangat vital agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan lembaga terkait lain punya payung hukum untuk menyalurkan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Enam kabupaten yang jadi sasaran utama penetapan status darurat yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.

Selain status darurat, BNPB juga meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas atau Posko di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Suharyanto menekankan peran unsur TNI-Polri perlu dioptimalkan sebagai komandan satgas di lapangan.

Menurutnya, pembentukan posko kedaruratan daerah krusial supaya seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal terkendali dalam satu komando terintegrasi.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," instruksi Suharyanto.

Untuk mendukung penanganan di tingkat daerah, Kepala BNPB langsung mengomandoi pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, dan merata.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama, pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengawal semua langkah penanganan bencana," papar Suharyanto.