Karhutla 2026 Capai 107 Ribu Hektare, 43 Helikopter Dikerahkan

Periskop.id - Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah menguatnya El Nino dan puncak musim kemarau. Luas areal yang terdampak kebakaran sepanjang Januari-Juni 2026 tercatat telah menembus 107 ribu hektare, sementara puluhan helikopter dan pesawat dikerahkan untuk pemadaman serta operasi udara di wilayah rawan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan kondisi kering akibat El Nino meningkatkan risiko karhutla dalam beberapa bulan ke depan. Enam provinsi menjadi perhatian utama pemerintah, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kita menghadapi El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang," kata Djamari dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Data Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan yang dikutip DPR RI menunjukkan, secara kumulatif luas areal terbakar sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Angka ini penting dicatat sebagai luas kumulatif kebakaran dalam periode tersebut, bukan berarti seluruh 107 ribu hektare masih terbakar secara bersamaan saat ini.

Pemerintah Kerahkan 43 Helikopter

Untuk menekan perluasan kebakaran, pemerintah menggabungkan pemadaman darat dan udara. Armada udara digunakan terutama untuk menjangkau titik api yang sulit dicapai personel darat, termasuk kawasan gambut yang membutuhkan penanganan lebih intensif.

"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," kata Djamari.

Selain water bombing, pemerintah menggunakan pesawat fixed-wing untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di darat, petugas memanfaatkan berbagai sarana pemadaman, termasuk tangki fleksibel sebagai tempat penyimpanan air sementara untuk mendekatkan pasokan air ke area kebakaran.

Penambahan armada udara telah dilakukan di sejumlah daerah. BNPB, misalnya, menambah dua helikopter water bombing di Kalimantan Barat pada awal Agustus sehingga lima helikopter disiapkan untuk membantu pemadaman di provinsi tersebut. Luas areal terbakar di Kalimantan Barat hingga Juni 2026 mencapai 28.680 hektare, sudah melampaui total 26.703 hektare yang terbakar sepanjang 2025.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan kondisi kering menjadi salah satu faktor yang mempercepat meluasnya kebakaran.

“Sudah tidak adanya hujan lebih dari sebulan dan cuaca sangat panas, sebabkan luas lahan terbakar terus bertambah,” kata Suharyanto.

El Nino Kuat, Agustus Jadi Periode Krusial

Peringatan pemerintah sejalan dengan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 54,5% luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. BMKG memproyeksikan puncak kemarau terjadi pada Agustus di sekitar 48,84% wilayah dan berlanjut pada September di 25,41% wilayah.

BMKG juga mencatat indeks bulanan Niño 3.4 pada akhir Juni telah mencapai 1,56, melewati ambang kategori El Nino kuat. Kondisi tersebut meningkatkan potensi berkurangnya curah hujan ketika bertepatan dengan musim kemarau Indonesia.

Ancaman karhutla semakin terlihat dari jumlah titik panas. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 hotspot, terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Risiko karhutla diperkirakan mencapai tingkat tertinggi pada Agustus-September, khususnya di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengingatkan, dampak El Nino terhadap Indonesia sangat berkaitan dengan berlangsungnya musim kering.

“Namun, perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau.”

Kementerian Kehutanan sebelumnya juga telah menetapkan enam provinsi dengan ekosistem gambut luas sebagai wilayah prioritas pengendalian karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 untuk mengintegrasikan patroli, pemantauan dini, OMC, pemadaman darat dan udara hingga penegakan hukum.

Karhutla Masih Muncul di Berbagai Daerah

Ancaman kebakaran tidak hanya terjadi di enam provinsi prioritas. Laporan BNPB pada 10 Agustus menunjukkan karhutla masih ditemukan di sejumlah daerah mulai dari Aceh, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi hingga Maluku Utara.

Salah satu kejadian terbesar terjadi di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Hingga Minggu (9/8), luas lahan yang terbakar dilaporkan mencapai 520 hektare, sehingga seluruh akses wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Kebakaran juga tercatat mencapai 72,4 hektare di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, serta 23 hektare di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Di Sumatera Selatan, pemerintah kembali menjalankan OMC selama tujuh hari pada 4-10 Agustus 2026 setelah jumlah titik panas berdasarkan satelit NASA NOAA20 melonjak dari 46 hotspot pada 2 Agustus menjadi 104 hotspot sehari kemudian. Provinsi tersebut telah menetapkan status siaga darurat bencana asap karhutla hingga 30 November 2026.

Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan pencegahan menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana berskala besar. Pemerintah meminta pemegang izin konsesi ikut bertanggung jawab melakukan pemantauan serta pencegahan kebakaran di wilayah kerja masing-masing.

Dengan El Nino kuat yang bertepatan dengan puncak kemarau, Agustus hingga September menjadi periode krusial dalam pengendalian karhutla. Pemerintah kini mengandalkan kombinasi deteksi dini, operasi darat, water bombing, modifikasi cuaca, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan bencana asap.