JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu tengah mempersiapkan langkah antisipasi masuknya barang dari China yang terimbas tarif dagang Presiden AS Donald Trump. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, modus itu telah terlihat di Eropa, di mana China menyiasati pengiriman barang yang tidak bisa langsung masuk ke Amerika Serikat dengan menyisir wilayah-wilayah lain.

"Pemerintah Indonesia lagi menyiapkan bagaimana antisipasinya. Kita punya bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Ini disiapkan pemerintah untuk menghadapi pemasukan barang-barang yang sebelumnya dari AS lalu pindah ke Indonesia," kata Askolani dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR yang dikutip di Jakarta, Kamis (8/5).

Di sisi lain, pihaknya juga meminta kementerian/lembaga (K/L) lain untuk terus memperbaiki kebijakan terkait masuknya barang impor. Bea Cukai, lanjutnya, terus memberikan masukan dari hasil evaluasi lapangan untuk menjadi bahan pertimbangan K/L terkait.

"Dengan kebijakan itu, insya Allah dengan pencapaian penerimaan sampai Maret yang sebesar 25 %, kami harap target APBN bisa dicapai," ujarnya.

Sesuai dengan mekanisme, lanjut Askolani, Kementerian Keuangan akan melaporkan outlook anggaran kepada DPR pada laporan semester di pertengahan tahun nanti. Pada momen itu, Kementerian Keuangan, termasuk Bea Cukai, akan memberikan laporan anggaran yang terbaru dan komprehensif.

Sebagai catatan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun pada Maret 2025, setara 25,6 % dari target APBN.

Penerimaan dari bea masuk mencapai Rp11,3 triliun, terkontraksi 5,8 % secara tahunan (year-on-year/yoy). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya impor beras serta komoditas lain seperti gula dan kendaraan bermotor.

Peningkatan utilisasi Free Trade Agreements (FTA) sehingga tarif efektif turun dari 1,39% pada 2024 menjadi 1,29% pada 2025. Selanjutnya, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp8,8 triliun, tumbuh signifikan 110,6% (yoy).

Peningkatan ini didorong oleh bea keluar produk sawit yang mencapai Rp7,9 triliun serta realisasi bea keluar konsentrat tembaga Rp807,7 miliar yang sejalan dengan terbitnya kebijakan ekspor. Dari sisi cukai, penerimaan tercatat sebesar Rp57,4 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Peningkatan Produksi
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengatakan bahwa penundaan selama 90 hari kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong sejumlah pelaku usaha ekspor-impor untuk meningkatkan produksinya.

“Kebijakan Trump untuk Batam minimal untuk 90 hari terjadi peningkatan produksi ekspor dan impor, juga meningkat ya untuk produksi,” kata Zaky di Batam, Selasa.

Mantan Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta tersebut menyebut produksi barang ekspor kian meningkat sejalan dengan permintaan dari negara tujuan ekspor.

“Meningkat karena menggunakan momen 90 hari sebelum tarif naik. Kan biasa gitu, ketika mau diumumkan naik, (pelaku usaha) berlomba-lomba, si buyer (pembeli) di sana (Amerika) juga memesan barang di sini cukup,” katanya.

Meski produksi barang meningkat, Zaky berharap tim negosiasi dari Pemerintah Indonesia terkait tarif Trump bisa berhasil membawa keringanan bagi tarif untuk Indonesia sehingga membawa iklim positif bagi dunia usaha di Batam.

“Tentunya mudah-mudahan dukungan tim negosiasi Indonesia bisa berhasil, begitu ada peningkatan produksi, terus tim negosiasi berhasil, produk-produk Indonesia bisa diterima di sana,” ujarnya.

Menghadapi situasi ini, kata Zaky, Bea Cukai Batam membantu kemudahan bagi pelaku usaha agar produksi yang dilakukan di Batam selama 90 hari ini tidak terganggu.

“Kami bantu percepat jangan sampai terganggu minimal 90 hari ini, jangan sampai terganggu di masalah sistem, masalah pemeriksaan fisik maupun penelitian dokumen di Bea Cukai,” ucap Zaky.

Pada pertengahan April 2025, Bea Cukai Batam mengundang 30 pelaku usaha berbagai jenis usaha berkaitan dengan ekspor-impor tujuan AS di Batam untuk beraudiensi. Pertemuan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai untuk mendukung kelancaran proses bisnis pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan Presiden Trump.

“Ekspor 24/7 kami jalankan, Kalau ada sedikit permasalahan jangan sampai rantai pasok terganggu dan masalah sistem terganggu, ini kami jaga dan kami komunikasi dengan industri,” paparnya.

Menurut Zaky, dengan komunikasi ini, pihaknya bisa mengetahui langsung apa saja yang diperlukan pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.