periskop.id - Pemerintah memastikan pekerja lepas tanpa kontrak, termasuk pengemudi ojek daring, menjadi salah satu penerima manfaat utama dari paket stimulus ekonomi 2025. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal mengatakan, stimulus ini dirancang untuk menjangkau sektor informal yang selama ini rentan secara ekonomi.
Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Rabu (17/9), Fithra menjelaskan bahwa paket stimulus tersebut terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program penyerapan tenaga kerja. “Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Salah satu program akselerasi yang disiapkan adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Bantuan ini berupa diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50% selama enam bulan, dengan target 731.361 penerima.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kualitas permukiman bagi pekerja lepas atau gig worker di sejumlah daerah percontohan, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.
“Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak,” kata Fithra.
Fithra menegaskan, paket stimulus ini bersifat komprehensif. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, program ini juga membuka lapangan kerja baru melalui magang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Jadi, ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, pemerintah menyiapkan kebijakan keuangan berupa pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas dan memastikan dana mengalir ke sektor riil.
“Langkah ini memperbaiki likuiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Percuma kalau kita membanjiri likuiditas, tetapi sektor riil belum bergeliat. Karena itu, pemerintah melakukan akselerasi ini untuk membuka ruang-ruang ekonomi,” pungkas Fithra.
Tinggalkan Komentar
Komentar